Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa proses hak angket DPR RI akan diwarnai dengan berbagai dinamika politik. Pasalnya, berbagai partai politik nanti mengungkapkan pendapat mereka baik itu pro maupun kontra.
“Saya kira dan nanti tidak berjalan mulus-mulus saja, karena pasti ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar hak angket berjalan atau tidak berjalan, sebuah politik interplay akan terjadi,” kata Ganjar secara daring dalam diskusi ‘Demos Festival bertajuk Omon-Omon Soal Oposisi’ di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2024).
Ganjar menegaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Karenanya, ia mengapresiasi interupsi yang dilakukan oleh tiga fraksi partai politik dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
“Menurut saya menjadi dinamika yang cukup bagus sambil tentu saja,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini memastikan dirinya akan tetap mendukung seluruh proses hak angket. Bahkan ia memastikan akan setia menjadi inisiator hak angket hingga terwujud.
“Kami selaku partai tentu saja mendorong persiapan-persiapan menyusun naskah akademik, menyiapkan dukungan dari anggota, sampai kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR,” tuturnya.
Sebelumnya, Sejumlah anggota DPR dari tiga partai politik mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Usulan itu disampaikan masing-masing oleh, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.
“Sebagian masyarakat (ingin) agar DPR RI gunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Aus Hidayat, dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Dukungan juga disampaikan politisi PKB Luluk Nur Hamidah. Pada intrupsinya, Luluk menilai hak angket ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat.
Luluk lantas menyoroti dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.
Menurut dia, saat ini tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu.
“Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu,” kata Luluk.
Pandangan yang sama juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Pada intrupsinya, Aria Bima berharap para pimpinan DPR dapat menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.
“Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Bima.
