Serangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berhenti. Isu permintaan tiga periode menuai serangan balik dari berbagai pihak, bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun membantah. Kini Hasto coba mainkan isu politik sandera.
Melalui keterangan tertulisnya, Hasto menyinggung lagi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil UU Pemilu. Ia menyebut pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka adalah bentuk ketidaktaatan politik.
Bahkan ia menuduh para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) terpaksa mengusung Gibran sebagai pendamping Prabowo karena sudah tersandera oleh Jokowi. “Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang,” ujar dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (29/10/2023).
Hasto berharap masalah ini cepat berlalu dan segera menemukan titik terangnya. Ia pun juga turut meminta masyarakat dapat membuka mata melihat siapa yang sejatinya berhasrat menguasai negeri.
“Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” tuturnya.
Entah apa alasannya, tapi Hasto belakangan ini terlihat seperti bergerak sendiri, menyerang Jokowi. Sebab, Terakhir ia menggaungkan soal kebenaran dari isu permintaan tiga periode Jokowi, yang sebelumnya sempat dilontarkan lebih dulu oleh kadernya Adian Napitupulu.
“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Padahal isu ini sudah disanggah oleh pihak internal PDIP, yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Entah sengaja atau tidak, tapi kesan yang ditangkap publik, PDIP terpecah jadi dua kubu terkait persoalan ini.
Puan memastikan bahwa Jokowi dan Megawati tidak pernah membahas soal isu masa jabatan presiden 3 periode dalam berbagai pertemuan. “Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan.
Puan juga meragukan adanya permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Sebab masa jabatan presiden sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana kemudian seperti apa,” ujarnya.
Selain bantahan Puan, gerakan Hasto ini juga mendapat banyak serangan dari sejumlah partai politik yang masuk dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi.
Sekretaris Jenderal PAN, Fikri Yasin, menegaskan bahwa dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tidak relevan
“Sudah jelas, tahapan pemilu telah berjalan, sehingga isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tidak relevan,” ujar Fikri Yasin saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (28/10/2023).
Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan, Afriansyah Ferry Noor meyakini Presiden Jokowi tak pernah mengusulkan permintaan perpanjangan masa jabatan seperti apa yang dituduhkan Hasto. “Menurut saya tidak tipe Pak Jokowi meminta-minta,” ujar Ferry kepada Inilah.com, Sabtu (28/10/2023).
Ferry meyakini, selama ia berada di kabinet Presiden Jokowi, usulan itu tidak pernah disampaikan. Menurutnya, isu itu sengaja dikembangkan demi kepentingan politik pada Pemilu 2024.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai Golkar, Muhammad Suryawijaya juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tak pernah memberikan arahan untuk memperpanjang periode kepemimpinannya menjadi tiga periode. Surya menuturkan bahwa selama ini Presiden Jokowi selalu menyampaikan bahwa senantiasa tegal lurus pada konstitusi.
“Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada dipemerintahan termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi Presiden menjadi 3 periode,” kata Surya ketika dikonfirmasi Inilah.com, Sabtu (28/10/2023).
Sementara, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali heran dengan isu presiden 3 periode yang kembali muncul. Ahmad Ali mengatakan tidak pernah mendengar Presiden Jokowi meminta 3 periode.
Ali awalnya bercerita isu itu muncul pertama kali pada 2019 dan langsung ditepis oleh Jokowi. Dia lantas mengingatkan pernyataan Jokowi yang bilang isu tersebut menampar mukanya.
Setelah redup pada 2019, isu itu muncul lagi pada 2022. Ali menilai isu itu hanya digaungkan oleh pihak yang mencari perhatian, padahal di satu sisi Jokowi sudah membantah. “Kemudian itu meredup dan 2022 muncul lagi, diinisiasi salah satunya Bahlil kalau tidak salah, jadi peristiwa 2019 terulang lagi, sehingga saya menilai itu bentuk upaya orang tertentu untuk cari perhatian ke Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi mau, itu tidak terlalu sulit menurut saya,” ujarnya.
