Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said, menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi strategi pemerintah dalam mengundang seluruh partai politik untuk bergabung dalam koalisi yang permanen dan berjangka panjang. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Desantara Foundation dengan tema ‘Rethinking Indonesia: Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk’ di Hotel GranDhika, Jakarta Selatan, pada Sabtu (2/3/2024).
Menurut Sudirman, ada indikasi bahwa skenario pemerintah bertujuan untuk membentuk koalisi besar yang melibatkan hampir semua partai politik, dengan proyeksi berlangsung selama 20 hingga 25 tahun.
“Bahkan sudah ada bisik-bisik tentang rencana untuk memasukkan semua partai dalam koalisi besar ini,” ungkap Sudirman, menambahkan bahwa hanya satu atau dua partai yang akan tetap berada di luar pemerintahan.
Sudirman menganggap langkah tersebut berpotensi mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia, dengan membandingkannya dengan mengendarai mobil tanpa kontrol yang memadai.
“Kita seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi tanpa instrumen pengendali yang berfungsi,” kata Sudirman, menandakan risiko besar bagi mekanisme demokrasi dan pengawasan.
Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) ini juga menyatakan kekhawatiran bahwa rencana tersebut dapat melemahkan lembaga-lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berujung pada kerusakan demokrasi yang sulit untuk diperbaiki.
Lebih lanjut, Sudirman menyinggung kondisi pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang dianggap stabil, namun menurutnya, ambisi kekuasaan dan latar belakang presiden berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Posisi tertinggi dalam demokrasi bukan hanya soal diskresi, tapi juga tanggung jawab,” tutup Sudirman..
