Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko memperkirakan, Indonesia harus mengimpor beras sedikitnya 4 juta ton pada tahun ini. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Mulanya, Tiko mengungkap Indonesia masih menjadi salah satu importir beras dan gula terbesar. Maka itu, pemerintah berupaya agar Indonesia bisa menjadi pengekspor beras dan gula kelak.
“Jadi ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, bagaimana meningkatkan produksi beras dan gula agar Indonesia dapat mandiri dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan menjadi pengekspor beras dan gula. Jadi ini menjadi tantangan terbesar bagi kita,” kata Tiko dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Saat ini, kata dia, konsumsi beras nasional mencapai 29,8 juta ton per tahun. Sementara konsumsi gula mencapai 6,7 juta tonMau tak mau, Indonesia harus melakukan impor beras.
“Tahun ini, misalnya, kami memperkirakan bahwa kita harus mengimpor sekitar 4 juta ton beras untuk memenuhi konsumsi domestik Indonesia. Jadi harus ada program jangka menengah untuk hal ini,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Tiko mengungkap, Kementerian BUMN sedang merancang program lumbung pangan (food estate) dengan bekerja sama dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Pertanian hingga Kementerian Keuangan untuk penyediaan pupuk dan benih bagi para petani.
Pemerintah, sambungnya, menghadapi sejumlah tantangan untuk peningkatan hasil panen, salah satunya konversi lahan. Menurut dia, banyak lahan yang telah dikonversi untuk tujuan lain. Tantangan lain berupa hasil panen rendah, biaya produksi tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, hingga guncangan perubahan iklim.
“Oleh karena itu, kami harus memiliki pendekatan komparatif untuk hal ini, dimulai dengan menyediakan lahan yang lebih luas dan juga menyediakan lebih banyak benih berkualitas tinggi, serta menyediakan akses yang mudah ke pupuk, juga menerapkan pertanian yang lebih berbasis teknologi,” jelas Tiko lebih lanjut.
Tiko mengungkap BUMN memiliki empat inisiatif utama untuk mendukung pemerintah dalam hal ini. Pertama, sertifikasi ulang lahan. Dalam hal ini, ia mengungkap pemerintah sedang dalam proses mendirikan kawasan ekonomi khusus di Merauke, Papua Selatan.
Kedua, memulai inovasi teknologi untuk perkebunan. Ketiga, mendorong lebih jauh program di bidang ultra-mikro sehingga pemerintah dapat menyediakan pinjaman bersubsidi murah untuk semua petani dan menyediakan waktu yang tepat bagi mereka untuk membeli semua asupan yang diperlukan untuk musim tanam.
Keempat, mendukung pemerintah dalam hal transformasi kebijakan, terutama dalam hal subsidi pupuk. “Jadi, di Merauke, saat ini, kami berencana untuk membangun food estate seluas 2 juta hektare, jadi kami mulai dengan 60 ribu hektare sebagai tahap awal. Dan kami berharap kami dapat memiliki pendekatan yang komprehensif untuk ini dengan model irigasi yang baik, dan juga dengan mekanisasi produksi,” jelas dia.
Tiko mengatakan BUMN bekerja sama dengan beberapa ahli asing dalam hal ini. Perusahaan pelat merah akan bertindak sebagai katalisator dan pengelola perkebunan. Kendati demikian, BUMN mengundang sektor swasta untuk berinvestasi dalam budidaya tanaman itu sendiri.
