Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Johan Rosihan meminta pimpinan DPR RI untuk membentuk rapat komisi gabungan guna membahas krisis beras yang sedang terjadi di masyarakat.
“Usul saya, tolong dibentuk rapat gabungan di DPR untuk mengetahui dan mendesak pemerintah, agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan persoalan krisis beras dan kekhawatiran masyarakat kita pada hari ini,” tegas Johan saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Dia mengingatkan, persoalan pangan tak hanya urusan Komisi IV saja, namun akan turut melibatkan beberapa sejumlah kementerian, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, DPR dan pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat sebentar lagi masyarakat akan menyambut bulan suci Ramadhan. “Di mana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini tentu memastikan keberadaan beras ini,” kata dia.
Johan turut menyoroti persoalan petani yang tak sejahtera, sehingga ia mendorong DPR harus memastikan bagaimana bentuk kehadiran pemerintah di dalamnya.
“Saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini, tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu mau diselesaikan blok sekian di IKN segala macam itu, hentikan dulu, alihkan uang ini ke beras,” ujarnya.
“Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Kita butuh sekarang ini stok 2,5 juta ton untuk menormalisasi stok kita di Bulog, karena itu,” ucap dia lagi.
Secara terpisah, Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Slamet menegaskan, El Nino tidak dapat dijadikan alasan, bagi mahalnya kebutuhan pokok. Ia bahkan mengklaim, berdasarkan data yang ia dapatkan dari Bulog, pemerintah hanya membeli dua persen hasil panen petani.
Dirinya berharap agar pemerintah serius menangani logistik pangan ini, beserta kesejahteraan petani. “Artinya 98 persen seluruh panen petani kita dikuasai atau dibeli oleh pihak swasta sehingga hari ini, pemerintah mendapatkan hasilnya tidak mampu mengendalikan pasar,” ucap Slamet.
