Kelangkaan beras yang terjadi saat ini sudah menyusahkan semua lapisan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ekonom senior yang juga Guru Besar IPB, Prof Didin S Damanhuri mengingatkan pemerintah untuk memisahkan kebijakan pengendalian pasokan pangan dengan kegiatan politik menjelang pemilu tahun ini.
Dia mengungkapkan kegiatan pemberian bantuan sosial atau bansos pangan berupa paket beras 10 kg yang gencar dilakukan pemerintah akhir-akhir ini patut diduga sebagai salah satu penyebabnya. Bansos tersebut digelontorkan tidak merata secara masif hanya di daerah tertentu saja tidak sampai ke semua daerah di tanah air.
“Pengendalian pasokan beras harus dipisahkan dari kegiatan bermuatan politik menjelang pemilu, karena banyak yang sudah mengkritik dan menduga stok beras banyak dialihkan untuk bansos untuk tujuan politik menjelang pemilu,” katanya kepada inilah.com, Selasa (13/2/2024).
Namun setelah terjadi kelangkaan pemerintah menyatakan segera melakukan impor beras untuk menutup defisit kebutuhan beras di masyarakat. Padahal angka defisit beras yang diungkapkan pemerintah tidak pernah transparan penyebab dan alasannya.
Hal yang aneh dengan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini. Tingkat harga beras di negara asal sangat murah. Hal ini berbeda sekali dengan harga beras di dalam negeri yang terus melambung. “Harga beras di negara asal itu kan murah tetapi di sini sangat mahal. Artinya ada praktik yang diduga bermain memanfaatkan situasi saat ini,” ungkapnya.
Pemerintah tahun ini menargetkan impor beras mencapai 3,5 juta ton dan sudah dilakukan sebanyak 500 ribu ton. Alasannya untuk menutup defisit kebutuhan beras secara nasional. “Impor beras sama seperti sebelum-sebelumnya selalu dilakukan menjelang pemilu, sehingga patut diduga untuk tujuan politis seperti mendukung penggelontoran bansos beras menjelang pemilu. Bocorannya, keuntungan importir beras bisa mencapai Rp1,2 triliun,” katanya mengungkapkan.
Menurut Prof Didin, dengan kelangkaan dan kenaikan harga beras tidak serta-merta menaikkan pendapatan para petani. Apalagi dengan jumlah petani yang mencapai 3,7 juta orang tetapi rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektare. Sedangkan yang memiliki lahan di atas satu hektare hanya sejuta petani saja. “Jadi kenaikan harga beras juga dirasakan juga oleh para petani dengan kondisi petani seperti saat ini,” ucapnya.
Tetapi dengan pemberian bansos beras yang bermuatan politik, lanjutnya, tidak akan menyelesaikan masalah pasokan beras di masyarakat. Karena pertimbangannya sudah dipastikan bukan berdasakan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak El Nino. “Ingat, pemberian bansos beras saat ini terbesar dalam sejarah, karena datanya bukan berdasarkan kebutuhan penerima tetapi sangat politis,” katanya menegaskan.
Untuk itu, perlu adanya pengawasan pemberian bansos beras yang akan dilanjutkan pemerintah usai hari pencoblosan pemilu besok. Tujuannya untuk memastikan bansos sebagai upaya pengendalian pangan dan menjaga daya beli rakyat berdasarkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang ditegaskan pemerintah selama ini.
Seperti diketahui, harga beras terus merangkak naik mendekati hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Kenaikan harga beras ini tidak hanya dikeluhkan masyarakat tetapi juga kalangan pedagang karena trennya terus meroket.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, harga beras saat ini, semakin tak jelas.
“Kami mendapat laporan untuk harga beras medium terkerek naik di level Rp13.500 per kilogram. Sedangkan, beras premium sudah menyentuh Rp18.500 per kilogram. Persoalan harga beras yang tak kunjung menyentuh harga eceran tertinggi (HET) ini, disebabkan banyak faktor,” kata Reynaldi secara terpisah.
Mengutip daftar harga rata-rata nasional di Bapanas Senin (12/2/2024) tercatat harga beras premium sebesar Rp15.750 per kg, harga beras medium Rp13.830 per kg, harga cabai merah kriting Rp53.570 per kg, harga cabai rawit merah Rp46.610 per kg dan harga daging ayam ras Rp36.100 per kg.
