Dukungan Bamsoet soal Jokowi Tiga Periode, Demokrat: Pembegalan Demokrasi

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan mengenai dukungan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet soal wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode. Ia menilai pernyataan Bamsoet itu justru menunjukkan sebagai pengkhianat reformasi.

“Patut diduga pernyataan Bamsoet adalah bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode. Jika demikian adanya, tentu ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan pengkhianatan reformasi,” tegas Kamhar kepada Inilah.com saat dihubungi pada Jumat (9/12/2022).

Ia juga menyinggung bahwa pernyataan Bamsoet terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 2024 lebih pas jika disampaikan pada 2020 atau 2021 lalu.

“Pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR (melalui) seluruh kelompok fraksi berpandangan, untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023. Namun pemerintah yang meminta agar pilkada serentak dilaksanakan pada 2024,” ungkap Kamhar.

Dia melanjutkan, Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023, namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan.

Oleh karena itu, Kamhar menekankan, jika Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang perpanjangan masa jabatan tentu tidak relevan dengan keadaan saat ini.

“(Pernyataan Bamsoet) menjadi anakronisme atau tak relevan. Semua partai telah menempatkan agenda Pilkada serentak pada 2024. Apalagi wacana penundaan pemilu, lebih tak relevan lagi,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung bahwa selama ini rakyat juga tidak menghendaki akan wacana penundaan pemilu ini. “Berbagai survei terkait (pernyataan Bamsoet) ini telah dilakukan, dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu, maupun perpanjangan masa jabatan. Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsoet tak mengkhianati rakyat,” tegas Kamhar lagi.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 21-27 November 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai angka 73,2 persen.

Hasil survei tersebut dianggap Bamsoet sebagai sinyal dari dari keinginan mayoritas masyarakat yang mengharapkan masa kepemimpinan Jokowi tetap berlanjut ke tiga periode.

“Kita tahu deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” ujarnya saat menjadi narasumber rilis survei Poltracking yang digelar virtual, Kamis (8/12/2022).

Tak hanya itu, Bamsoet juga meminta agar adanya pertimbangan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan proses pemulihan akibat pandemi yang belum sepenuhnya selesai, terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” katanya.