Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan dari 275 juta penduduk Indonesia, saat ini sudah 99,37 persen pemilih yang memiliki KTP elektronik (KTP-el). Namun, ketimpangan justru terjadi di wilayah Papua, Maluku, dan NTT.
“Kalau Indonesia yang lain sudah di atas 98 persen, hanya di tiga provinsi ini yang perlu kita genjot lebih tinggi lagi perekaman (KTP)-nya,” jelas Zudan secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024’ di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Beberapa langkah yang coba dilakukan Dukcapil Kemendagri dalam rangka mendukung agenda kepemiluan adalah seperti menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU.
“Kemudian secara rutin melakukan sinkronisasi pemadanan data. Jadi antara KPU sudah diberi hak akses untuk bisa lakukan sinkronisasi,” lanjut Zudan.
“Berapa sih yang meninggal, berapa yang pindah, itu host to host, server to server dan dengan KPU dan Bawaslu sudah ada perjanjian kerja sama, jadi KPU dengan Dukcapil, Bawaslu dengan Dukcapil sudah ada kerja sama untuk verifikasi data kependudukan berbasis NIK secara langsung,” terang Zudan.
Selain itu, beberapa progran Dukcapil lainnya yang aktif dilakukan saat ini adalah dengan melakukan jemput bola kepada target perekaman data kependudukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
“(Kami) turun jemput bola, ini menjadi gerakan pro aktif dari semua Dinas Dukcapil. Datang ke RT, datang ke RW,” ungkapnya.
“Jadi program Dukcapil jemput bola, Dukcapil goes to school untuk anak sekolah kelas tiga, Dukcapil goes to campus itu terus kita lakukan dalam rangka memastikan para pemilih itu bisa mendapatkan haknya,” tambah Zudan.
