Anggota Komisi VI dari FPDIP mendorong untuk dibentuk Panja Pengawasan Pangan. Usulan ini merespon harga pangan yang kerap menjadi penyumbang inflasi tertinggi, terutama menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Hal tersebut seiring dalam beberapa bulan pekan harga pangan pokok secara pelan namun konsisten mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyampaikan komoditas pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar pada November 2023. Sebab itu, akan menindaklajuti secara serius.
“Mungkin itu harus diteliti. Sebenarnya, saya pribadi, harus ada Panja pengawasan untuk meneliti apakah ada mafia yang bermain di sini, apakah pemerintah yang salah strategi, atau bagaimana, itu yang harus dikaji lebih mendalam,” kata politisi PDIP, Darmadi Durianto seperti mengutip dari laman resmi DPR, Jumat (8/12/2023).
Untuk inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2023 tercatat sebesar 0,38% (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,86% (yoy). Inflasi inti pada November 2023 tercatat sebesar 0,12% (mtm), meningkat dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,08% (mtm).
Realisasi inflasi inti pada November 2023 disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan dan gula pasir. Secara tahunan, inflasi inti November 2023 tercatat sebesar 1,87% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,91% (yoy).
Kelompok volatile food pada November 2023 mencatat inflasi sebesar 1,72% (mtm), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,21% (mtm). Peningkatan inflasi volatile food tersebut disumbang terutama oleh inflasi pada komoditas aneka cabai, bawang merah, dan beras.
Peningkatan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi daging ayam ras dan aneka ikan. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 7,59% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,54% (yoy).
Dia menilai swasembada beras yang dicanangkan pemerintah bersama BUMN sektor pangan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, PT Bulog telah mengantongi izin untuk impor beras sebanyak 3,8 juta ton pada tahun 2023. Namun, berdasarkan laporan yang diterima, harga beras malah menanjak.
“Sekarang kok udah impor (beras) begitu banyak, harganya malah naik berkisar Rp15.000. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?,” kata anggota Komisi VI DPR ini.
Padahal, kuota tersebut merupakan jumlah impor beras terbesar selama lima tahun terakhir. “Sekarang kok sudah impor begitu banyak, harganya malah naik berkisar Rp15.000. Kita turun ke lapangan ke masyarakat ibu-ibu pun mengeluh (karena) harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?” ungkap Darmadi.
Sebab itu, ia mempertanyakan kolaborasi antara dua pihak yakni BUMN sektor pangan dan Bulog tersebut. Selain Perum Bulog, dirinya pun mempertanyakan PT Sang Hyang Seri dalam mendukung peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih padi. Berdasarkan laporan kinerja keuangan yang diterimanya, perusahaan tersebut merugi hingga mencapai Rp77 miliar dan dinilai belum mampu mengerek produksi beras di Indonesia secara signifikan.
Diketahui, PT Sang Hyang Seri kerap menerima penyertaan modal negara (PMN). Akan tetapi, menurut Darmadi, jika tidak mampu mencapai target, Komisi VI akan mengevaluasi, apakah PT Sang Hyang Seri berhak atau tidak menerima PMN pada tahun mendatang. “Nah, ini pun juga menjadi pertanyaan. Soal PNM ke depannya nanti akan dibahas lebih lanjut di Komisi VI DPR,” jelas legislator Dapil DKI Jakarta III itu.
