Terkait megaproyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), tak perlu saling bantah, karena waktu juga yang akan membukanya. Ternyata, ada proyek energi di IKN Nusantara yang dibiayai APBN namun tak menggunakan produk lokal alias nol TKDN.
Tak biasanya Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto bersuara lantang sekali. Dia menyebut ada proyek di IKN Nusantara, Kaltim yang dibiayai APBN namun tapi nol tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)-nya.
“Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol. Ini bahaya. Boleh disebut? Enggak boleh-lah, dari pada jadi isu politik. Tapi sudah keluar itu nol,” kata Sugeng dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Sugeng mengatakan temuan proyek di IKN Nusantara dengan TKN nol ini, juga pernah disampaikan anggota Komisi VII DPR asal Fraksi PKS, Mulyanto. “Hati-hati soal TKDN nol, padahal dibiaya APBN. Betul Pak Mul (Mulyanto)? Nanti PKS pasti menggugat. Ini perlu dicermati betul,” ungkap Sugeng.
Mendengar namanya disebut, Mulyanto langsung menanggapi. Dia bilang, Fraksi PDIP di DPR pasti ikut menggugat temuan ini.
Kata Mulyanto, penggunaan produksi dalam negeri sesuai aturan TKDN, tidak bisa diabaikan. Apalagi poin ini masuk dalam pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Sangat berbahaya jika membiarkan RUU EBT memasukkan frasa fleksibilitas untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.
“Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita,” tuntut Mulyanto.
Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT, mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Ia menyebut, sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.
