Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyayangkan kebijakan Bank Indonesia yang membebankan biaya layanan QRIS dengan potongan sebesar 0,3 persen terhadap pedagang.
Dalam kebijakan ini, Ecky menilai BI lebih berpihak kepada pengusaha besar. “BI sebagai regulator mestinya tidak hanya memikirkan bagaimana pengusaha besar dalam hal ini PJP (Penyedia Jasa Pembayaran), bank dan pihak terkait lainnya dapat bertahan dalam kondisi saat ini,” kata dia, seperti mengutip dari keterangan resminya, Senin (10/7/2023).
“Seharusnya lebih berpihak pada pedagang usaha mikro yang menjadi penyokong dalam ekonomi inklusif,” sambung dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan lagi tanggung jawab BI yang tertuang di dalam Undang-undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
“Terlebih dalam UU PPSK, BI dituntut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertugas untuk turut serta meningkatkan inklusi ekonomi,” tegasnya.
Ecky pun mengungkapkan tentang PJP, bank dan pihak terkait telah mendapatkan nilai Merchant Discount Rate (MDR) dari setiap transaksi yang dilakukan oleh merchant reguler, untuk institusi pendidikan dan SPBU nilainya antara 0,4 hingga 0,7 persen.
“Regulator (harus) membuat aturan yang adil dan berimbang untuk seluruh pelaku ekonomi, pengusaha besar tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga mulai memberikan ruang dan mengambil bagian dalam membantu pedagang usaha mikro,” jelasnya.
Bank Indonesia sudah efektif memberlakukan kebijakan biaya layanan QRIS atau ‘Merchant Discount Rate (MDR)’ kepada merchant sebesar 0,3 persen per 1 Juli 2023 lalu. ‘Merchant Discount Rate’ atau MDR adalah biaya yang yang ditagihkan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dinyatakan dalam prosentase terhadap Harga Jual ‘merchant’ (tidak termasuk nilai tambahan (nilai ‘Tipping dan Processing Fee’).
Besaran MDR 0,3 persen yang ditetapkan tersebut merupakan MDR untuk pedagang usaha mikro (UMI), dari sebelumnya diatur sebesar 0 persen.
