Senin, 29 Agu 2022 – 19:16 WIB
Anggota Komisi XI dari Gerindra, Kamrussamad kritik kenaikan harga BBM munculkan kemiskinan baru.
Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak gegabah dalam memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, terkait kebijakan harga BBM subsidi.
Dia bilang, Sri Mulyani yang terlihat ngotot sejak awal untuk mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar, perlu berpikir lebih sebagai negarawan. “Perlu cermat dan hati-hati karena ini masalah sensitif. Bersikaplah sebagai negarawan,” ungkap politisi Partai Gerindra, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Mengelola negara bukan sekedar angka-angka bak pedagang, namun memikirkan bagaimana dampak sebuah kebijakan terhadap rakyat kecil. Suka atau tidak, ongkos ekonomi ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sangat mahal. Karena, jumlah rakyat miskin bakal bertambah.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Memang turun 340.000 orang dibandingkan September 2021. Turun 1,38 juta ketimbang Maret 2021. Yang masuk kategori miskin karena pendapatannya Rp505.469/kapita per bulan. Dan, komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp374.455/kapita per bulan, atau 74,08 persen. Dan, garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 131.014/kapita per bulan,” papar Kamrussamad.
Bagaimana kalau Pertalite dan Solar (BBM subsidi) naik? “Kalau BBM naik 30 persen saja, angka kemiskinan yang tadinya turun, akan naik tajam. Karena, harga pangan bakal naik tinggi,” imbuh anggota DPR dari Daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III.
Selanjutnya dia membeberkan melonjaknya harga (inflasi) ketika pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 30 persen pada 2013 dan 2014. Kala itu, inflasi melompat hingga 16 persen. “Dan, angka kemiskinan bertambah 400.000-860.000 jiwa. jadi, Sri Mulyani dan pemerintah perlu hati-hati. Angka kemiskinan yang tadinya turun 340 ribu, bakal bertambah 800 ribu jiwa hanya karena harga BBM naik,” kata kamrussamad.
Dirinya pun mempertanyakan argumentasi Sri Mulyani bahwa tidak ada jalan lain kecuali harga BBM subsidi naik, demi menyelamatkan APBN. Di mana, anggaran energi naik Rp350 triliun menjadi Rp502 triliun.
“Pemerintah selalu bilang subsidi Rp502 triliun bakalan habis. Ini perlu dilurukan. Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp208 triliun. Dan baru terserap subsidinya sebesar Rp75,59 triliun. Artinya, anggaran subsidinya masih ada, bahkan gede sekali. lalu kenapa BBM subsidi harus dinaikkan? Ini tanda tanya besar,” tandasnya.
Bila pemerintah nekat memberlakukan kenaikan harga BBM subsidi per September ini, menurutnya, tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, BBM naik maka pemerintah harus mengeluarkan dana jumbo untuk bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin. “Selesai masalah di kantong kanan, tapi bocor lagi di kantong kiri,” pungkasnya.
Iwan Purwantono
