Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ingin memastikan adanya keterlibatan perempuan secara signifikan di tahun politik. Karenanya KemenPPPA bersama delapan organisasi lainnya melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan Memastikan Partisipasi dan Suara Perempuan-Kelompok Marginal Benar-benar Bermakna dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2023.
Munas yang diselenggarakan di tahun politik ini berfokus untuk memastikan suara dan aspirasi perempuan dan kelompok marginal lainnya tercermin secara signifikan dalam proses perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Partisipasi bermakna menjadi tantangan dalam program ini karena jumlahnya yang sedikit, peranan administrative-domestic, usulan yang minim karena jarang perempuan jarang dilibatkan serta kurangnya respon dari inisiatif pengembangan ide-ide dari perempuan dan kelompok marginal lainnya,” kata Misiyah, Direktur KAPAL Perempuan, dalam konferensi pers Minggu di Jakarta, (16/4/2023).
Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan dan modalitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Oleh karenanya organisasi seperti KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BAKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan, SIGAB dan PKBI berupaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok marginal lainnya berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan dan implementasi kebijakan.
Program dibawah naungan KemenPPPA ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi perempuan serta memberikan perhatian khusus kepada perempuan marjinal, seperti korban kekerasan, miskin dan lainnya, untuk dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan nasional secara berjenjang.
“Mendorong pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi, demografi dan lainnya, pembelajaran dan praktik baik untuk memberikan masukan pada Rancangan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya,” terang Misiyah.
“Memberikan kontribusi pada upaya pencapaian CEDAW, 12 area kritis Beijing Platform for Action, CRC, RPJPN, RPJMN/D, RKP/D, SDGs, lima Arahan Presiden, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait, serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), lanjutnya.
Sekadar informasi, Program yang akan dilaksanakan pada 17-18 April 2023 ini dilakukan secara hybrid melalui link zoom dan kehadiran langsung di Hotel Luwansa, Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti secara hybrid oleh sekitar 3000 peserta yang datang dari 38 provinsi, 136 kabupaten dan 664 desa/kelurahan
Vonita Betalia
