Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim. Nadiem sebelumnya menyalahkan Muhadjir Effendy, Menteri sebelumnya, terkait masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi.
“Pak Nadiem hentikanlah ketegangan dengan Pak Muhadjir. Hentikan, lalu lakukan evaluasi internal, dan buat rekomendasi. Sehingga, persiapan untuk PPDB tahun depan dapat dilakukan tanpa saling menyalahkan,” kata Riko saat dihubungi Inilah.com di Jakarta Selatan, Senin (31/07/2023).
Ia menekankan bahwa jika ada perbedaan pendapat, sebaiknya dilakukan rapat evaluasi dengan lembaga terkait. Penyelesaian di ruang publik tidak diperlukan karena ranah publik adalah milik masyarakat, bukan milik pejabat.
“Nadiem tidak perlu merasa dipersalahkan jika PPDB kisruh. Diperbaiki saja. Tidak perlu di ruang publik,” imbuhnya.
Riko menyatakan bahwa konsep PPDB sudah benar. Namun, dalam praktiknya terdapat penyimpangan yang menyebabkan berbagai persoalan, seperti praktik jual beli kursi dan pemalsuan dokumen penting. Permasalahan PPDB, menurutnya, muncul dari rasio yang tidak seimbang antara jumlah peserta didik dengan jumlah sekolah yang disiapkan pemerintah. Riko juga menyerukan penindakan tegas terhadap peserta didik yang teridentifikasi melakukan kecurangan.
Dalam keterangan lain, Mendikbudristek menegaskan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi bukanlah keputusan yang dibuat olehnya. Kebijakan tersebut merupakan program yang dirancang oleh menteri sebelumnya, Muhadjir Effendy, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Ditya Nabila Afrisa
