Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kebiasaan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke masyarakat untuk membagikan bansos.
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir sebagai jawaban dari pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dalam sidang Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). (Foto:tangkapan layar?TvMK).
“Mengenai bapak Presiden sebetulnya kunjungan bapak presiden itu bukan sekarang saja itu memang pola kepemimpinan beliau,” ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan tak hanya soal bansos namun saat pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jokowi juga turun langsung ke daerah-daerah.
“Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau ketika membagikan KIP pak presiden selalu membagi-bagi KIP di daerah ,” kata dia.
“Dan disitulah presiden turun kelapangan untuk melakukan pemantauan apa betul semuanya telah ter-delivered (sampai) sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran bansos itu,” tambah dia.
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan maksud keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
“Saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK, di sini ada kata-kata begini, ‘pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden,’ kata Arief membacakan keterangan Muhadjir di Sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Lebih lanjut, Arief bertanya kepada Menko PMK apa maksud dari penugasan presiden tersebut.
“Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? apakah penugasan-penugas tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu ya sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ,” kata dia.
Arief sempat heran lantaran Menko PMK menggunakan frasa khusus penugasan Presiden. Menurutnya, frasa yang digunakan tersebut seolah-olah ada visi misi tertentu.
“Lah apa di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan, atau Menteri Sosial ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden,” katanya.
“Ini kan seolah-olah ada frasa khusus presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan?,” tambah dia.
