Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan bahwa dirinya telah diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi masalah penolakan para pengungsi Rohingya di Aceh.
Ia pun bergerak cepat, dan akan langsung memulai rapat koordinasi besok, Selasa (5/12/2023). “Nah ini saya lagi ngundang rapat koordinasi besok. Karena ini semakin, ini negara lain sudah nutup (masuknya pengungsi Rohingya),” kata Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Mahfud menjelaskan bahwa para pengungsi ini kian hari jumlahnya semakin bertambah karena tidak ada negara lagi yang bersedia menampungnya. “Semakin bertambah (jumlah pengungsi), kita sudah ngasih makan, ngasih tempat,” tuturnya.
Semakin membludaknya ini, tutur Mahfud, menyebabkan permasalahan baru, sehingga penolakan muncul dari masyarakat setempat. Mahfud akan mencari akar pemasalahan dan solusinya.
Mahfud mengungkapkan bahwa Indonesia sejatinya tidak pernah menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pengungsi Rohingya.
Akan tetapi, Indonesia tidak bisa menolaknya karena sudah tidak ada negara lain yang mampu menampungnya. “Besok akan dikoordinasikan karena ini, lalu berbenturan soal perikemanusiaan,” jelasnya.
Diketahui, Jokowi telah memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang telah memasuki Aceh. Bersama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ia meminta Mahfud mengatasi masalah atas penolakan warga setempat dan para pengungsi yang jumlahnya semakin bertambah.
“Ya saya telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah bersama-sama dengan UNHCR,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timus, Senin (4/11/2023).
