Dinilai Menyesatkan, Komisi VIII DPR Minta Penayangan Film ‘His Only Son’ Dihentikan

Dinilai Menyesatkan, Komisi VIII DPR Minta Penayangan Film ‘His Only Son’ Dihentikan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto: Humas DPR RI/Dep/nr)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Ia menilai cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam.

“Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim As yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Film His Only Son produksi Amerika Serikat itu dirilis 30 Agustus di bioskop Indonesia. Film itu terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani. Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan Tuhan via mimpi agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya, Isaac (putra Abraham dan Sara), di Gunung Moria.

Menurut Ace, film itu bisa menyesatkan orang Islam. Soalnya, Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui dalam film ini.

“Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami. Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia,” tutur Ace.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan Ismail merupakan sosok yang penting dalam Islam. Soalnya, Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam.

“Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS,” kata Ace.

Maka, Ace meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop-bioskop negara ini, juga dilarang ditayangkan di platform apapun. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI juga harus turun tangan.

“Oleh karena itu, saya minta kepada pihak terkait, sebaiknya film ini ditarik peredarannya dari bioskop di Indonesia, termasuk juga dari berbagai media penayangan film di Indonesia. Saya juga mendesak pihak Kominfo untuk turun mengkaji peredaran film ini,” ujar Ace.

Topik