Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menegaskan tidak akan pembubaran BUMN jika menang pada pilpres mendatang. Anies menyebut isu tersebut tidak benar dan hanya mengutip sepotong saja.
“Kan kira-kira, mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin? Jadi ketika kemudian malah Pak Menterinya (Menteri BUMN Erick Thohir) yang ngomong, lho memang Pak Menterinya nggak berpikir kritis gitu? Di mana critical thinking-nya?,” tanya Anies kepada para pendukungnya saat acara Desak Anies di Semarang, Selasa (6/2/2024).
Pernyataan yang benar, lanjut Anies, pihaknya akan menata ulang BUMN karena terlalu banyak masalah. BUMN karya banyak menanggung beban utang padahal proyek infrastruktur sedang menjadi prioritas pemerintah. Berarti ada yang salah.
“Ketika mendengar informasi itu, kita bisa takar, ini masuk akal atau tidak? Ini jelas tidak masuk akal,” katanya menegaskan.
Untuk program yang menyangkut BUMN, pihaknya akan mengembalikan fungsinya. Jadi BUMN tidak sekadar untuk mencari untung. “Kemudian kami ingin tegaskan BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara,” katanya lagi.
Lebih lanjut Anies pun memaparkan di dalam negara ada yang namanya birokrasi dan korporasi. Birokrasi mencakup kementerian, dinas, atau badan-badan lainnya. Sementara korporasi adalah BUMN dan BUMD. Menurut Anies baik birokrasi dan korporasi memiliki tugas pembangunan.
Artinya ada jenis kegiatan tertentu yang sulit dikerjakan oleh birokrasi. Saat ini terjadi maka birokrasi lah yang dipilih karena memiliki fleksibilitas. Seperti halnya dalam pengelolaan kendaraan umum yang dapat dilakukan dinas perhubungan sebagaimana saat memimpin Pemprov DKI Jakarta.
Tapi kalau pakai Dinas Perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. “Belanja, pencatatan aset, rumit sekali. Mau lepas aset rumit. mau rekrut, ganti orang rumit. Kenapa, karena itu pegangannya birokrasi,” ujarnya.
Hal berbeda bila dilakukan sebagai korporasi baik badan usaha milik negara, milik daerah maka akan memudahkan dalam pengelolaan, membuat kontrak kerja, rekrutmen dan pemberhentiannya juga mudah karena terdapat kelenturan korporasi. “Nah ini yang diharapkan ke depan,” katanya menjelaskan.
Namun Anies mengingatkan prioritas BUMN bukan menjadi instrumen untuk mencari keuntungan tetapi menjalankan fungsi negara. Maka negara masih memiliki pemasukan dari pajak atau sumber daya alam lainnya.
Sebelumnya bantahan terhadap isu pembubaran BUMN juga dilakukan Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) Said Didu. Ia mengatakan usulan itu awalnya datang dari pakar koperasi bernama Suroto yang diundang dalam sebuah diskusi yang digelar Timnas AMIN.
“Padahal Timnas AMIN undang pakar koperasi eksternal dan salah satu pakar koperasi Suroto yang mengatakan BUMN sebaiknya dimiliki oleh koperasi. Jadi sama sekali tidak ada sikap pasangan AMIN yang ingin mengubah BUMN,” kata Said Didu, Minggu (4/2/2024) lalu.
