Meski sudah menjadi kebiasaan, pelaksanaan program pemerintah selalu berjalan lambat. Kali ini BPKP membocorkan temuan mulai dari program penurunan angka stunting maupun perbaikan gedung sekolah di berbagai daerah yang masuk dalam proyek jangka panjang dan strategis nasional. Bahkan terdeteksi anggaran belanja untuk proyek pemerintah itu sebesar 21 persen terlalu cukup boros. Apa tindak lanjutnya?
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mencatat ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai 58 proyek infrastruktur strategis yang disebut belum mulai dibangun. Sebetulnya, ini menjadi ciri kalau pelaksanaan program pemerintah masih belum berjalan optimal.
“Pada sektor infrastruktur, terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya,” ujarnya yang dikutip saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
“Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan,” sambungnya.
Sementara itu, di sektor pembangunan manusia, Ateh juga menemukan ada program yang belum berjalan optimal. Contohnya, dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota,” bebernya.
Sementara itu, dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal.
“Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, kami juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik,” paparnya.
Pernyataan ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka acara BPKP tersebut. Jokowi menyebutkan penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia bahkan mengisahkan ikut melakukan pengawasan dengan turun ke bawah. Diketahui, Jokowi kerap blusukan ke pasar-pasar, termasuk memberikan bantuan. “Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ,” ujarnya. “Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?,” sambungnya.
Wahid Ma’ruf
