Partai Demokrat menuding calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan tak punya pendirian alias mencla-mencle terkait megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang investasinya Rp466 triliun. Benarkah?
Kata Irwan, juru bicara Partai Demokrat, Anies sekali waktu menyebut IKN Nusantara yang merupakan pryek mercusuar Presiden Jokowi, adalah amanah UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara. Yang diketok palu dalam sidang paripurna DPR pada 18 Januari 2022.
“Ya, (Anies) mencla mencle. Sekali waktu bilang, IKN amanah UU. jadi, siapapun presidennya harus melaksanakan. Tapi, di sisi lain IKN tidak masuk dalam visi-misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU. Bahkan Anies menyebut IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah,” kata Irwan, dikutip Senin (27/11/2023).
Sontak pernyataan Irwan ini membuat panas kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Jubir AMIN , Tatak Ujiyanti menolak keras tudingan mencla-mencle.
“Jelas tidak tepat. Pak Anies seorang yang taat hukum, jika undang-undang sudah memutuskan, maka seorang presiden harus menjalankannya. Tapi, segala sesuatu kan bisa ditinjau ulang untuk perbaikan,” jelas Tatak.
Tatak menjelaskan Anies dan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, ingin kota-kota di Indonesia menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.
“Termasuk, apakah kehadiran IKN Nusantara memebrikan keadilan dan kesejahteraan kepada kota-kota lain. Membawa keadilan? Diskursus ini yang ingin disampaikan ke publik,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Tatak tdak salah. Dalam Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/1/2023), Anies sangat meyakini, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.
“Yang IKN, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru, mengapa? Karena menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” jawab Anies.
Sejatinya, terkait IKN Nusantara, Partai Demokrat justru yang seharusnya malu. Dalam sipang Paripurna DPR pada 23 Mei 2023, Fraksi Partai Demokrat menyatakan penolakan atas IKN Nusantara.
“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda,. Lebih baik (anggaran) difokuskan untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata anggota DPR asal Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
Kala itu, Partai Demokrat berduet denga Fraksi PKS, menolak megaproyek IKN Nusantara. Namun kini, setelah parpol besutan SBY ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo-Gibran, berbalik pula arah politiknya. Jadi, siapa yang mencla-mencle?
