Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, merasa difitnah secara keji dengan opini publik dan putusan Majelis Chromatin MK (MK) yang menyatakannya melanggar etik berat.
Anwar mengeklaim, dirinya telah mendapatkan kabar soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MKMK.
Ia juga merasa difitnah oleh publik menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Menurutnya gugatan soal usia minimum capres-cawapres di MK menyangkut norma, bukan kasus konkret. Pengambilan putusan pun harus kolektif kolegial oleh 9 hakim konstitusi, bukan oleh ketua semata. Ia juga menekankan, pada akhirnya, yang menentukan presiden dan wakil presiden terpilih adalah rakyat dengan hak pilihnya.
