Partai Demokrat seirama dengan rekan koalisinya, Partai Golkar. Tegas menyatakan sikap menolak usulan hak angket kecurangan pemilu yang digaungkan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan partai berlambang mercy kini sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, pihaknya memilih konsisten di barisan pemerintah.
Ia juga menantang pihak yang menyuarakan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan untuk membuktikannya dengan data-data. “Kalau kecurangan (pemilu) itu yang mana kecurangan. Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan. Kami konsisiten saja,” kata Andi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).
Mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu justru menyinggung beberapa pihak–salah satunya diduga PDIP–yang tidak percaya dengan penghitungan cepat padahal dulu percaya dengan metode penghitungan seperti ini.
Andi kembali meminta beberapa pihak yang menuding Pemilu 2024 diwarnai dengan sejumlah kecurangan untuk membuktikan secara gamblang. “Ada dulu yang lihat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya,” ujarnya.
Sebelumnya sikap yang sama juga ditunjukkan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya menolak usulan Ganjar itu. Airlangga menegaskan, partai oposisi di luar pemerintahan Presiden Jokowi semakin sedikit. Terlebih, Partai Demokrat sudah bergabung dengan koalisi. Dengan kondisi ini, ia yakin wacana itu akan layu sebelum berkembang.
“Ya kalau hak angket kan politisi DPR, tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Secara terpisah, eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memandang, usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, sulit terealisasi. Alasannya, waktu untuk menggulirkannya tidak cukup.
Ia menyebut apa yang dilakukan Ganjar hanya gertak belaka, untuk menjaga muka atas raihan suara di posisi buncit dalam kontestasi Pilpres 2024. “Hak angket itu kan hak, interpelasi hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah nggak sempat lagi ini cuma gertak-gertak politik saja,” kata Jimly usai rapat pimpinan Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Koalisi Perubahan dari kubu Anies Baswedan juga tidak satu suara soal usulan ini, tak seperti apa yang diklaim capres nomor urut 1 yang menyebut partai-partai pengusungnya pasti solid mendukung usulan Ganjar.
Anies dengan yakin sempat menyebut bahwa tiga partai pengusungnya, yakni PKS, NasDem dan PKB siap bekerja sama dengan PDIP dan PPP selaku partai pengusung Ganjar Pranowo. Pernyataan Anies, mendapat bantahan dari juru bicara PKS, Ahmad Mabruri. Ia mengatakan hak angket dugaan kecurangan pemilu tak bisa dalam waktu dekat.
“Usulan Mas Ganjar dan Mas Anies bagus. Tapi sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Parpol sedang konsentrasi pengawalan suara di legislatif,” kata dia di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
