Pastinya tak sedang bercanda, anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mempertanyakan data serapan tenaga kerja di era Jokowi. Angkanya terlalu di awang-awang alias ketinggian.
Hal itu terkuak dalam rapat kerja antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Rupanya, Marwan menggugat pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti yang menyebut, setiap ekonomi bertumbuh 1 persen pada 2022, menyerap 820 ribu pekerja.
Asal tahu saja, pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 5,31 persen. Artinya, terjadi serapan tenaga kerjanya sekitar 4,3 jutaan. Angka ini, menurut politikus asal Lampung ini, terlalu gede.
“Tolong diperiksa ulang, BPS ya. Apa betul 2022 itu pembukaan lapangan kerja kita sampai 820 ribu tiap pertumbuhan ekonomi 1 persen,” kata Marwan.
Masih menurut Marwan, angka serapan 820 ribu tenaga kerja tiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, melebihi orde-orde sebelumnya. Ketika Soeharto berkuasa saja, ekonomi Indonesia sedang bagus-bagusnya, angka serapan tenaga kerja dikaitkan dengan 1 persen pertumbuhan ekonomi, tidak besar-besar amat.
“Seingat saya, era orde baru saja, tidak sampai segitu. Palingan sekitar 400 ribu-an, apalagi saat ini, pastilah turun. Tolong diperiksa (BPS). Setahu saya tidak sebesar itu,” kata Marwan.
Lalu berapa angka yang pantas? Menurut Marwan, serapan pekerjanya 200 ribu tiap kenaikan ekonomi 1 persen, lebih masuk akal.
“Angka yang pantas, tiap kenaikan ekonomi 1 persen maka terserap 200 ribu tenaga kerja. Kalau 820 ribu, berlebihan itu,” kata Marwan.
Menjawab keraguan ini, Amalia menerangkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja dampak dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, cukup bervariasi di setiap sektor. Hanya saja, kualitas tenaga kerja Indonesia, perlu terus ditingkatkan.
“Pertumbuhan yang tinggi ini memang bisa menciptakan lapangan kerja, tetapi ke depan bagaimana kita bisa menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas,” kata Amalia.
Iwan Purwantono
