Utang masih menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk mengamankan APBN. Adapun total utang pemerintah per 30 September 2023 mencapai Rp7.891,61 triliun.
Sedangkan untuk Utang Luar Negeri pada kuartal III tahun ini mencapai 393,7 miliar dolar AS pada kuartal III tahun 2023 atau setara Rp 6.211,4 triliun. Angka tercatat menurun dibandingkan kuartal II 2023 yang tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS. Atau turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3% (yoy).
Saat ini, proporsi utang pemerintah didominasi oleh pinjaman berdenominasi rupiah. Hal tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pembiayaan umum utang dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi dalam in talks to community bertajuk Learning Culture for Better Future: Aktif, Smart, dan Bijak Keuangan, Kamis (16/11/2023).
“Dari sisi mata uang komposisi utang pemerintah sebagian besar berdenominasi rupiah dengan proporsi sekitar 70 persen per akhir September 2023,” ujarnya.
Dominasi rupiah dalam pengadaan utang pemerintah juga menunjukkan implementasi kehati-hatian. Sebab, penarikan utang domestik dinilai dapat memitigasi risiko eksternal yang cukup rentan bergejolak. Itu juga diikuti dengan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan dan jatuh tempo pembiayaan.
Total utang pemerintah per 30 September 2023 mencapai Rp7.891,61 triliun, meningkat dari Agustus 2023 sebesar Rp 7.870,35 triliun.
Rasio utang terhadap PDB sebesar 37,95% dari PDB juga naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 37,84%.
Rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.
Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.
Upaya pengelolaan utang tersebut, kata Ubaidi, dilakukan pemerintah melalui koordinasi dan kerja sama yang erat dan Bank Indonesia. Hal itu terutama dimaksudkan untuk mengatasi volatilitas nilai tukar rupiah dan mencermati dinamika global.
Adapun utang pemerintah itu sebagian besar datang dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Porsi SBN dalam total utang pemerintah tercatat mencapai 88,86% per akhir September 2023.
“Pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, yang likuid itu akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman atau bebas risiko,” kata Ubaidi.
SBN, lanjutnya, dapat menjadi pilihan investasi terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ekonomi. SBN juga merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradeable, dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa memengaruhinya secara berarti.
Selain itu, SBN turut menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter.
“Kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing meskipun dalam porsi yang relatif sedikit ataupun kecil,” jelas Ubaidi.
