Dana BOS Dipangkas untuk Program Makan Siang Gratis, Wapres Ma’ruf: Bukan Keputusan Pemerintah
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menyatakan, opsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis, belum menjadi keputusan pemerintah saat ini. Karena belum pasti, para guru diharapkan tenang.
“Itu saya kira yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini. Saya kira belum. Istilahnya baru, bahwa perlu diantisipasi, secara umum saja,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan usai meresmikan BLK Komunitas Tahun 2024 di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).
Dia menjelaskan, program makan siang gratis yang akan dijalankan pemerintah selanjutnya, dipastikan menggunakan APBN 2025. Di mana, penyusunan APBN 2025 dilakukan pemerintahan saat ini, yakni kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Menurut Wapres Ma’ruf, Jokowi belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber pendanaannya. Wacana dana BOS untuk program makan siang gratis muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.
“Pemerintah ini mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang itu. Itu baru nanti akan dimasukkan yang mana, itu belum spesifik, kata Presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang, atau ini atau itu belum, apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum,” kata Wapres Ma’ruf.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kantor Kemenko Perekonomian, Dida Karbera mengklarifikasi bahwa penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis, masih sekadar usulan.
Selain dana BOS, dia mengatakan, kabar penggunaan anggaran dari subsidi energi guna membiayai program unggulan Prabowo-Gibran juga masih sekadar opsi untuk dipertimbangkan.
“Dari sisi pemerintah belum, itu kan baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ. Kita belum mengkaji,” kata Dida di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Dalam simulasi Program Makan Siang Gratis yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2), program itu menggunakan anggaran Rp15.000 per anak dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Namun, Dida menjelaskan bahwa nominal anggaran tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kondisi perekonomian masing-masing wilayah.
