Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai posisi bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan masih dinilai belum pasti.
Ia mengatakan komposisi KPP yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah mencukupi Presidential Threshold, yaitu diatas 20 persen. Menurut Idil soliditas antara partai pengusung masih diragukan, mengingat masih terjadi tarik menarik soal posisi cawapres.
Satu sisi Partai Demokrat sangat berambisi Ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping Anies, tapi Partai NasDem tidak menginginkannya.
“Problem pecapresan Anies masih dalam persoalan apa dia benar diusung atau tidak. Kalau satu partai keluar dari koalisi menjadi goncangan, itu akan membuat Anies mungkin juga tidak bisa maju,” jelasnya saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Senin (21/8/2023).
Selanjutnya, Idil juga menyoroti gaya kepemimpinan Anies Baswedan saat menduduki kursi kementerian maupun ketika menjabat sebagai Gunernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Gaya kepemimpinan Anies masih menjadi perdebatan karena ada beberapa yang menilai sudah baik, namun tidak sedikit yang mengatakan sebaliknya. “Di sisi lainnya mengatakan Anies normatif saja dalam memimpin,” ujarnya.
Idil juga menyebut dari beberapa program Anies yang ditawarkan saat menjadi gubernur tidak sedikit yang masih bermasalah. Menurutnya, kebijakan yang ditawarkan Anies tersebut sebagai upaya untuk membangun legasinya selama memimpin DKI Jakarta. “Katakanlah seperti persolan banjir, naturalisasi banjir, lalu kemudian pembangunan yang lebih mengedepankan estetika dibanding kebermanfaatan,” jelasnya.
Pandangan senada juga disampaikan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad. Menurutnya, gaya kepemimpinan Anies selama memimpin Jakarta, lebih banyak menghasilkan gimmick-gimmick pembangunan bukan perubahan.
Selain kebijakan yang disebut sarat gimmick, terdapat juga beberapa kebijakan yang tidak bisa tuntaskan Anies dengan baik selama lima tahun kepemimpinannya di Ibu Kota.
Adapun sejumlah kebijakan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang belum terselesaikan, di antaranya program normalisasi dan naturalisasi justru mandek karena aliran air sungai tidak dibenahi, alhasil banjir tetap terjadi. Belum lagi masalah sampah di Jakarta, Anies tak serius membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai salah satu solusi sampah di Jakarta.
Selain itu, program Anies untuk rumah DP nol rupiah jauh dari target yang awalnya direncanakan sebanyak 250.000 unit bakal dibangun serta proyek ini dikorupsi oleh anak buahnya. Sejalan dengan rumah DP nol rupiah, program Oke Oce juga tak sesuai harapan.
“Pembangunan publik yang bersifat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya rakyat pinggiran, menjadi satu hal yang harus dikedepankan dan diutamakan justru malah terabaikan di era Anies,” kata Saidiman kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (20/8/2023).
Vonita Betalia
