Ketua bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas berharap, Pilpres 2024 melahirkan pemimpin yang negarawan sejati, bukan politisi. Alasannya, nasib 25,9 juta kaum duafa atau miskin berada di tangan pemimpin.
“Kita perlu sosok pemimpin yang bukan politisi, tapi negarawan. Karena politisi lebih mementingkan diri, kelompok dan partainya. Sementara negarawan adalah tipe pemimpin yang mendahulukan rakyat banyak ketimbang kepentingan diri, kelompok ataupun parpol,” kata Buya Anwar, sapaan akrabnya, Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Menyirit data Badan Pusat Statistik (BPS), Buya Anwar menyebut jumlah warga miskin di Indonesia, saat ini, sedikitnya mencapai 25,9 juta jiwa. Tahun depan bisa bertambah, seiring meningkatnya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang berarti pengangguran membeludak.
“Bisa jadi, tahun depan gelombang PHK naik. Tidak hanya usaha-usaha formal yang memiliki karyawan ratusan, bahkan ribuan orang. Usaha informal yang karyawannya hanya sedikit juga kena. Dan ingat, jumlah pengusaha informasl di Indonesia, cukup besar. Ini tantangan riil bagi pemimpin hasil Pilpres 2024,” ungkapnya.
Jika Pilpres 2024 menhasilkan pemimpin yang negarawan sejati, kata Buya Anwar, itu kabar baik. Kalau negarawan, penyelesaian maslah ekonomi terutama kemiskinan, tidak akan dengan mudah menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
“Karena pasar punya hukum sendiri. Pemenang dari sebuah persaingan adalah yang punya modal kuat, SDM, teknologi, jaringan dan manajemennya mumpuni. Serta punya jejaring relasi langsung dengan penguasa,” imbuhnya.
Di samping itu , kata dia, berlaku hukum lain di pasar. Di mana, barang akan bergerak dari daerah, atau negara yang harganya murah ke daerah atau negara yang harganya mahal.
Jangan heran jika melihat betapa kuatnya tembok penghalang bagi pengusaha untuk membawa masuk produknya. Kecuali, pengusaha tersebut menempuh cara ilegal. Misalnya, melakukan penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Artinya, masalah ekonomi dan bisnis itu, tidaklah sederhana. Apalagi jika pemerintah tidak punya politik ekonomi yang jelas dan tegas, yang berpihak kepada rakyat. Itu kalau pemimpin kita adalah politisi,” papar Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI itu.
