Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi buka suara soal keputusan pemerintah melarang jual beli langsung di media sosial atau ‘social commerce’ seperti TikTok Shop.
Budi mengaku mendukung kebijakan tersebut. Sebab, menurut dia, media sosial tidak semestinya merangkap sebagai lapak jualan digital.
“Kita harus mengatur yang fair, bukan lagi free trade, tetapi fair trade; perdagangan yang adil, jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce,” kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023).
Ia menyebut bahwa pedagang kecil harus dilindungi. Ia pun tak mau para pedagang itu rugi karena ada pihak yang memanfaatkan media sosial dan membanting harga semurah-murahnya.
Budi juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dalam transformasi TikTok Shop dan sejenisnya. Ia menjelaskan ada potensi data pengguna media sosial dipakai di berbagai platform tanpa pemberitahuan.
Ia juga menilai harus ada penataan ketat terhadap para platform.
“Kedaulatan data kita nanti dipakai semena-mena, nanti algoritmanya sudah sosial media, nanti [menjadi] e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti keberadaan ‘social commerce’ seperti TikTok Shop. Dia menilai keberadaan platform baru ini merugikan pelaku usaha kecil di pasar.
Jokowi pun mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas hal itu.
Salah satu simpulannya adalah revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
“Platform ‘social commerce’ itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi seperti TV,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
