Lumpuhnya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama 4 hari, mendapat atensi khusus dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Dikhawatirkan mengganggu sistem keuangan di tanah air.
“Untuk BSI, dari OJK sudah menyampaikan laporan kepada Forum KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) mengenai situasi yang terjadi. Saat ini, OJK bersama manajemen BSI terus melakukan pantauan terhadap dampak disrupsi yang sudah kembali normal.” kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata dia, sejak awal sudah terlibat langsung dalam penyelidikan di BSI. Apalagi muncul dugaan adanya geng peretas melakukan serangan siber BSI. Kelompok ini bahkan mengeklaim telah mempublikasikan data yang berhasil mereka curi.
“OJK, KSSK, dan manajemen BSI tengah berfokus menangani hal tersebut. Kami menjamin dan meyakinkan keamanan data maupun dana nasabah (BSI),” tambah Sri Mulyani.
Mengingatkan saja, pada Selasa (16/5/2023), akun twitter @draktracer_int, mencuitkan rencana memborokan data nasabah BSI pasca peretasan IT bank syariah terbesar di Indonesia itu.
Ancaman dari Lockbit itu, merupakan tindak lanjut dari sikap manajemen BSI yang menolak membayar Rp295,6 miliar, sesuai tuntutan Lockbit yang mengeklaim berhasil menyedot data nasabah dan karyawan BSI sebesar 1,5 TB. Data tersebut dikabarkan telah disebarkan ke darkweb.
Kelompok peretas Lockbit juga mengaku masih ada data lain yang belum dibocorkannya. Dalam cuitan itu, pihak peretas memberikan beberapa pernyataan yang salah satunya adalah meminta publik berhenti menggunakan layanan BSI, serta nasabah yang datanya bocor berhak melayangkan tuntutan kepada BSI. Karena dianggap melanggar undang-undang terkait privasi data.
Emirald Julio
