Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri menilai memang sebaiknya penyaluran bantuan sosial (bansos), jelang pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda hingga pesta demokrasi rampung.
“Mengingat saat ini ada terdapat elemen pemerintah, yakni putra presiden (Gibran) dan dua menteri aktif (Prabowo dan Mahfud) yang menjadi kandidat pilpres,” jelas Aisah kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Ia menilai sulit untuk membantah tidak adanya unsur politis dalam penyaluran bansos. Sebab, publik kadung menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memihak pada salah satu paslon, mengingat putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kontestan Pilpres 2024.
“Penyaluran bansos di masa akhir kampanye bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu, dengan tendensi pada kandidat yang berafiliasi pada elemen pemerintah tadi,” sambungnya.
Tentunya penyaluran bansos ini, lanjut dia, dapat menganggu unsur keadilan dalam pelaksanaan pemilu. “Perlu diingat bahwa asas pemilu sesuai UU adalah Luber Jurdil, dimana adil adalah salah satu elemen penting penyokong keberhasilan pemilu,” ujarnya.
Aisah menyebut bahwa sudah sepatutnya penyaluran bansos tidak dilakukan sampai pemilu selesai dilaksanakan. “Lebih dari itu, kasus korupsi bansos di era Mensos Juliari Batubara, memang sepatutnya menjadi pengalaman dan contoh bagaimana bansos berpeluang disalahgunakan,” pungkas Aisah.
Sebelumnya, pihak TPN Ganjar-Mahfud sempat menyuarakan penundaan penyaluran bansos. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurutnya, langkah itu menguntungkan pasangan calon tertentu.
Dalam kesempatan terpisah, Ganjar mengatakan bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu (30/12/2023).
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin setuju dengan pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meminta pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.
Dia menilai penundaan perlu dilakukan agar bansos tidak ditumpangi dengan kepentingan pemilu. “Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimannya ditunda,” kata Cak Imin di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024).
Dia berharap masyarakat tidak salah paham. Sebab, penundaan ini hanya berlangsung selama proses pemilu. Setelah akan diberikan kembali kepada penerima bantuan. “Jangan salah paham ini hanya penundaan waktu supaya apa supaya tidak ditumpangi,” ujar Cak Imin.
