Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memperingatkan pemerintah akan utang Indonesia yang terus menggunung. Kewajiban membayar bunga semakin tinggi. Peringatan ini membantah klaim Kementerian Keuangan (Lapangan Banteng) bahwa utang masih aman.
Dalam catatan BPK, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga semakin melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara. Hasil reviu menunjukkan, pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal.
Selain itu, indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) serta indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 sebesar 4,27% telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.
“Kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) serta indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 sebesar 4,27% telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%,” tulis laporan BPK yang dikutip, Selasa (7/12/2021).
Sebelumnya, BPK melaporkan 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I-2021. Rinciannya, jumlah tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.
Sebelumnya, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyebut utang Indonesia per Oktober 2021, sebesar Rp6.687,28 triliun, masih aman. Alasannya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih yang terendah sebelum pandemi COVID-19.
“Utang Indonesia tidak masalah. Tidak ada masalah utang kita sekarang. Selama bertahun-tahun khususnya mulai 2016, defisit kita selalu di bawah 3 persen, lebih sering di bawah 2 persen dari PDB,” paparnya.
Saat ini, Febrio mengklaim, kebijakan fiskal masih sangat disiplin. “Itulah yang membuat rasio utang kita terhadap PDB sangat rendah, di level 30 persen sebelum pandemi 2019. Itu salah satu level utang terendah di dunia apalagi untuk negara yang nomor 16 seperti Indonesia,” kata Febrio dalam webinar Presidensi G20- Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia, Senin (6/12/2021).
Pemerintah pun akan menekan defisit fiskal sebesar 3% pada 2023 sehingga masyarakat diminta tak perlu khawatir. Target itu diyakini bisa tercapai karena Indonesia memiliki komitmen disiplin fiskal yang selama ini sudah dipegang baik.
