Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$396,4 miliar pada akhir Juli 2023. Atau hampir Rp6.000 triliun (kurs Rp15.000/US$).
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menyebut, porsi ULN di akhir Juli 2023 naik tipis ketimbang bulan sebelumnya sebesar $396,3 miliar (Rp5.944 triliun).
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menyampaikan, posisi ULN Indonesia pada Juli 2023 tercatat sebesar US$396,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).
“Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (15/9/2023).
Dia merincikan, posisi, ULN swasta pada Juli 2023 tercatat sebesar US$193,9 miliar (Rp2.908,5 triliun), atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,8 persen (yoy).
Menurutnya, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5 persen (yoy) dibandingkan dengan 9,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta,” jelasnya.
Sementara itu, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$193,2 miliar atau tumbuh 4,1 persen secara tahunan (yoy).
Dia mengatakan pertumbuhan ULN pemerintah juga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy).
“Perkembangan ULN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata dia.
Dia mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Atau turun menjadi 29,2 persen, dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.
