Belum Resmi Ditetapkan KPU Sebagai Presiden dan Wapres, Jokowi Bahas Program Makan Siang Prabowo-Gibran
Meski belum ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden (wapres) resmi, namun Presiden Jokowi sudah membahas program kerja pasangan calon (paslon) nomor 02, Prabowo-Gibran, yakni makan siang dan susu gratis.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru dilantik pada Rabu Pon (21/2/2024), mengakui, memang sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024), membahas janji politik paslon Prabowo-Gibran. “Tadi, ada (pembahasan program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat’ Belum dibahas secara detail,” kata AHY.
Kata AHY, telah ditetapkan 83 juta penerima program makan siang dan susu gratis. Untuk merealisasikannya, perlu anggaran yang cukup besar dari pemerintah. Program ini, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, namun juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta,” kata putra mantan Presiden SBY itu.
Hal senada disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penenaman Modal (BKPM) , Bahlil Lahadalia bahwa rapat kabinet hari ini, membahas soal program makan siang dan susu gratis, program Prabowo-Gibran. “Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” kata Bahlil.
Boleh dibilang, tema rapat ini, mendahului kehendak rakyat. Karena, KPU belum menentukan secara resmi, siapakah pemenang Pilpres 2024. Pihak KPU menargetkan penetapan rekapitulasi untuk hasil suara Pilpres 2024, paling lambat 20 Maret 2024. Sedangkan jadwal pelantikan presiden dan wapres berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Meski demikian, hasil perthiungan cepat sementara, menempatkan pasangan Prabowo-Gibran lebih unggul ketimbang Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud. Namun, dari sisi etika, pembahasan program kerja dari pemenang pilpres, menunggu pengumuman resmi KPU. Kejadian ini, semakin menguatkan adanya keberpihakan Istana terhadap paslon tertentu.
