Meski kesempatan realisasi APBN 2023 tinggal menyisakan sebulan lagi, belanja APBN baru mencapai Rp2.588,2 triliun atau mencapai 84,55 persen mencapai 83 persen dari revisi APBN sebesar Rp3.117,2 triliun per 12 Desember 2023.
Kinerja ini minus 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Artinya APBN masih menyisakan dana sebesar Rp529 triliun. Mau digunakan buat apa coba?
Sepertinya dalam pengelolaan APBN 2023 untuk realisasi bulan November 2023, Menkeu Sri Mulyani lebih fokus main aman supaya defisit di bawah target. Nyatanya defisit hanya sebesar Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Atau setara dengan 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Padahal menurut Sri Mulyani, defisit tersebut dalam APBN 2023 didesain Rp598,2 triliun. Atau 2,84 persen dari GDP, sebelum direvisi Perpres 75/2023 menjadi sebesar Rp479,9 triliun.
“Defisit kita hingga 12 Desember 2023 yang hanya Rp35 triliun atau 0,17 persen, jauh lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp598,2triliun,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Jumat (15/12/2023).
Kenapa APBN Masih Ada Saldo?
Menkeu menjelaskan belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun, atau 81,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya pencapaian ini minus 5,9% yoy, meliputi belanja Kementerian Lembaga (KL) Rp946,1 triliun atau 94,5% dari APBN dan non KL Rp894,3 triliun atau 71,8% dari APBN.
“Belanja KL sudah mencapai Rp 946,1 triliun, 94,5% dari APBN,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (15/12/2023)
Dalam kesempatan itu menkeu menjelaskan, belanja KL untuk kebutuhan pemilihan umum (Pemilu), IKN, dan bantuan sosial masih berjalan sesuai rencana. Begitu pun dengan proyek infrastruktur prioritas.
Belanja nonKementerian dan Lembaga, lanjut menkeu masih banyak yang akan dicairkan pada akhir tahun. Antara lain subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, subsidi pupuk.
Sementara saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan jika kondisi APBN mencukupi, maka pemberian bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) dapat dilanjutkan hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang diberikan hanya hingga Maret 2024.
“Kita berdoa bersama moga-moga April, Mei, Juni, APBN-nya cukup, kita lanjutkan lagi,” kata Jokowi Kamis (14/12/2023) kemarin.
Jokowi mengunjungi Gudang Bulog, Malang, untuk mengecek ketersediaan beras, selain membagikan bantuan pangan CBP kepada sejumlah penerima manfaat.
“Ini yang bulan September, Oktober, November, Desember sudah diterima semua ?” tanya Presiden kepada penerima manfaat. “Sudah pak,” jawab serentak masyarakat penerima.
Adapun bantuan pangan CBP merupakan bantuan pangan berbentuk beras sebanyak 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak April 2023.
Di Malang, Jokowi juga memastikan bahwa masyarakat telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Presiden menjelaskan, bagi masyarakat yang belum menerima BLT El Nino, maka bantuan akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.
“Ada yang sudah, ada yang belum karena memang ini masih baru minggu-minggu ini baru proses keluar, tolong dicek ada yang lewat kantor pos ada yang lewat bank,” ungkapnya.
Sementara itu, Yanti, salah seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan. Dia berharap bantuan pemerintah untuk masyarakat dapat terus dilanjutkan. “Dapat beras dan bingkisan isinya sembako, semoga seperti ini tetap ada,” kata Jokowi.
