Ada yang berbeda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah saat membagikan bansos di Jawa Tengah pada akhir bulan Januari 2024 dengan kunjungan kerja ke PT Maspion Unit I, Sidoarjo, Jawa Timur.
Saat mengunjungi perusahaan elektronik PT Maspion akhir Desember 2023 lalu, Jokowi mengajak Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah ke pabrik PT Maspion Unit I, di Aloha, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
Saat itu Jokowi memberikan apresiasi Maspion dalam mempertahankan eksistensi produk dalam negeri untuk mendongkrak ekonomi nasional di hadapan ratusan pekerja dan pimpinan perusahaan.
“Saya memberikan acungan jempol untuk PT Maspion, yang menguasai pasar dalam negeri sekaligus berhasil mengekspor produknya ke beberapa negara lain. Jangan sampai dalam negeri kita malah dibanjiri produk asing,” kata Joko Widodo saat itu.
Namun pandangan berbeda terlihat saat Jokowi bolak-balik membagikan bansos dalam kesempatan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten di Jawa tengah. Jokowi tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat di Kabupaten Banyumas, Tegal, Purwodadi, Salatiga, Blora maupun Magelang serta Yogyakarta.
Perbedaan perlakuan ini yang saat ini yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Sebab Mensos merupakan kader PDIP yang mengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Walaupun Manaker yang kader PKB juga mengusung paslon capres dan cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin.
Dua-duanya merupakan paslon dalam pilpres yang berbeda dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres dari capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Bagi-bagi bansos yang dilakukan Jokowi banyak disorot sebagai bentuk memihaknya presiden dalam pilpres 2024 kali ini.
Jokowi justru sering mengajak Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Inpres Jalan Daerah di Purwodari hingga Blora. Saat yang lain mengajak Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Mendag Zulkifli Hasan juga pernah diajak ke Kabupaten Kendal.
Walaupun demikian, pihak Istana Negara menegaskan program penyaluran bansos bukan termasuk program dari kementerian sosial. Menurut pihak Istana Negara karena bantuan tersebut merupakan program dari Bulog dan juga Badan Pangan. Jadinya terkesan Jokowi menggantikan peran menteri sosial.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan bansos yang disalurkan tersebut bukan program kementerian sosial, tetapi menggunakan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP.
“Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” jelas Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Ari menjelaskan fenomena El Nino yang terjadi berdampak terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen. Sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan, terutama beras.
“Bansos itu kan kebijakan afirmatif dari pemerintah menghadapi situasi tertentu ya. Terutama saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Dan fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser,” kata Ari lagi.
