Amerika Serikat Kamis (13/4) lalu menandatangani hibah senilai 649 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,7 triliun pada kurs 14.900, untuk membantu Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan transisi ke energi bersih.
Kesepakatan hibah lima tahun dari Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS untuk Infrastruktur dan Keuangan Indonesia itu sebelumnya telah dinegosiasikan oleh para pemimpin kedua negara di sela-sela pertemuan G20 di Bali pada November lalu.
Kemitraan antara kedua negara mewakili keyakinan mereka dalam “pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi,” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang juga wakil ketua MCC, badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global, sebagaimana disiarkan BenarNews.
“Kesepakatan 649 juta dolar dengan Indonesia ini merupakan penggunaan katalitik dari dana hibah untuk meningkatkan infrastruktur, meningkatkan akses ke keuangan, dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Yellen pada upacara penandatanganan hibah di gedung Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan MCC.
“Saya sangat senang bahwa kesepakatan ini juga mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil dengan Indonesia. Ini adalah contoh bagus dari kemitraan antara kedua negara kita dan bukti dedikasi Amerika Serikat terhadap aksi iklim yang berani dan berdampak serta ambisi iklim Indonesia yang serius,”kata dia, menambahkan.
Kesepakatan Infrastruktur dan Ekonomi Indonesia itu terdiri dari proyek transportasi, usaha kecil dan menengah milik perempuan dan infrastruktur sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup tambahan kontribusi 49 juta dollar AS dari pemerintah Indonesia.
Indonesia “mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua orang,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang hadir pada upacara penandatanganan hibah di Washington.
“Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang.”
Termasuk hibah yang ditandatangani Kamis, MCC akan bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek-proyek senilai total lebih dari 1 miliar dollar AS, kata Kepala Eksekutif MCC, Alice Albright. “Perjanjian yang ditandatangani hari ini akan fokus pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan lebih banyak peluang bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar,” demikian Albright, menurut pernyataan tersebut.
Proyek kunci
Hibah AS itu bertujuan untuk memberikan akses pada pembiayaan untuk proyek-proyek mempekerjakan banyak orang tetapi mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Selain itu juga untuk menyediakan dana bagi proyek infrastruktur sektor swasta kecil.
Meskipun Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan sejak tahun 1990-an, struktur keuangan yang ada seringkali menghalangi usaha kecil untuk mengakses keuangan yang mereka butuhkan untuk tumbuh, kata MCC di situs webnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia mempekerjakan hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total PDB.
Selain itu, struktur keuangan ini mencegah sektor swasta berinvestasi dalam infrastruktur yang akan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar. Karena Indonesia terus berinvestasi dalam manufaktur dan ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.
Proyek transportasi dari Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia akan bekerja sama dengan lima pemerintah daerah – Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bali. Ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi bagi perempuan dan penumpang difabel.
Proyek lainnya pada usaha mikro kecil dan menengah milik perempuan akan memberikan pelatihan bisnis – termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan – serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.
Sementara proyek ketiga akan membantu pemerintah Indonesia membentuk kemitraan baru untuk mendanai proyek infrastruktur swasta yang berisiko rendah dan berkualitas tinggi. []
