Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku telah berupaya maksimal untuk mencegah jatuhnya korban petugas penyelenggara Pemilu 2024 badan ad hoc saat hari pemungutan suara.
Hal itu disampaikan anggota KPU RI, Idham Holik menanggapi catatan Komnas HAM yang menyebut KPU belum dapat mengurangi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga masih ada korban yang berjatuhan saat gelaran Pemilu 2024.
“KPU sudah berupaya merumuskan kebijakan inovatif mulai dari batasan usia calon KPPS (17 – 55 tahun), penggunaan teknologi informasi Sirekap, sampai metode dua panel dalam penghitungan suara di TPS,” kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Hanya saja, lanjut dia, untuk metode dua panel itu tak disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi rancangan PKPU pemungutan dan penghitungan suara.
“Yang pada akhirnya kini penghitungan suara sama persis dengan yang di Pemilu Serentak 2019 lalu. Selanjutnya, KPU juga telah berupaya lebih maksimal melakukan pemeriksaan kesehatan calon KPPS,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemilu Komnas HAM Pramono Ubaid menyebut KPU tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS, sehingga KPPS bekerja melebihi beban kerja yang wajar.
“Sebagian besar KPPS begadang dua malam (dan dua hari), sejak sehari sebelum hari H untuk mendirikan TPS, hingga dini hari setelah hari H,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/2/2024).
Selain itu, Kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik (foto copy) dari yang semula manual, ternyata tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS.
KPU Juga tidak memasukkan materi Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) sebagai bagian dari Materi Bimtek KPPS, sehingga KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS.
“Materi Bimtek hanya focus pada proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tata cara Sirekap. Materi ini direkomendasikan oleh Kemenkes untuk dimasukkan sebagai bagian dari Bimtek KPPS,” tuturnya.
