Koordinator Komunitas Pemilu Bersih (Kopi Bersih) Jerry Sumampouw menyoroti banyaknya catatan permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu merupakan imbas dari arogansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang enggan terbuka dalam melaksanakan tugasnya.
Jerry mengatakan akan lebih baik jika KPU lebih terbuka soal data-data sehingga jika terjadi masalah akan semakin mudah untuk diperbaiki, bukan mengulang masalah yang sama. Menurut Jerry, akses yang dimiliki Bawaslu ke KPU memang kecil tapi Bawaslu justru mampu menemukan banyak hal.
“Saya kira kalau kita ingat 5 tahun yang lalu tersebut sebenarnya banyak juga masalah. Jadi kita hanya mengulang masalah 5 tahun yang lalu. Jadi maksud saya kayaknya perlu langkah yang lebih terbuka dari KPU terkait dengan data supaya lebih jelas problematikanya data kita ini dimana problemnya,” kata Jerry saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Ia menyatakan, bila KPU tetap bersikeras bersikap tertutup, maka satu per satu akan muncul permasalahan lainnya. Kalau menurut saya kalau saya semakin tertutup, potensi masalah data pemilih itu makin besar karena dia menjadikan ini pekerjaannya sendiri. Sementara kalau diberikan masukan oleh Bawaslu dia (KPU) jadi bingung juga dengan masukan itu. Kan faktanya begitu,” jelas Jerry.
Jerry meyarankan, KPU untuk bekerja sama dengan semua pihak. Kalau perlu, tambah Jerry, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga perlu terlibat dalam hal ini karena data mengenai kependudukan dipegang oleh pihak tersebut. “Kalau menurut saya dibuka bareng, kalau perlu ajak dinas kependudukan dan catatan sipil yang mengurus data itu, data awalnya itu kan dari mereka (Disdukcapil),” ujar Jerry.
Sebelumnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengungkapkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang telah diketok palu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Minggu (2/7/2023) masih memiliki beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
“Tadi (diketok) dengan catatan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti, misalnya yang kayak tadi di Tuban, ada 52 pemilih yang tidak dikenali. KPU sudah bersurat ke Duckapil tapi respons Dukcapilnya belum ada,” terang Lolly di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).
“Nah, maka nanti itulah yang akan kita pastikan lagi. Siapa tahu nanti ada respons dari Dukcapil yang menerangkan keberadaan 52 orang ini, misalkan kayak gitu,” lanjutnya.
Begitu pula dengan data-data yang belum dapat dipastikan validitasnya. “Misalnya Kalimantan Barat lah ya, itu kan jelas bahwa dia secara de jure punya KTP Pontianak misalnya, nah itu kan maka dia harusnya ke Pontianak, sudah ada juga surat keterangan dari Dukcapil. Nah itu kan belum nih eksekusinya,” imbuh dia.
“Nanti itu termasuk yang kita pantau setelah penetapan DPT. Jadi catatan tadi itu masih kita lihat,” sambungnya.
