Usai melakukan pantauan langsung di 255 daerah yang terjadi kelangkaan LPG 3 kilo gram. Pertamina pun sudah menambah 700 ribu tabung LPG 3 kg. Targetnya, pasokan LPG bersubsidi akan merata sehinga tidak terjadi kelangkaan lagi.
Pantauan itu hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera bagian utara (lima titik), Sumatera bagian selatan (tujuh titik), Jawa bagian barat (83 titik), Jawa bagian tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (tujuh titik).
PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commercial & Trading berkolaborasi dengan pihak terkait, yakni pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian daerah dalam melaksanakan sidak dan pantauan di lapangan secara langsung.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengaku Pertamina secara proaktif memantau dan melakukan langkah-langkah positif seperti sidak dan operasi pasar dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 kg aman dan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan bisa tepat sasaran.
Pemantauan distribusi elpiji subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.
Menurut Fadjar, hasil dari sidak dan operasi pasar yang telah dilakukan menunjukkan dampak positif. Pasokan elpiji 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.
“Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman,” ungkap Fadjar seperti mengutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Pertamina juga terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar elpiji bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan pemerintah, yakni kelompok kurang mampu serta usaha kecil dan mikro.
“Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan elpiji 3 kg agar beralih ke elpiji non-subsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya,” ucap Fadjar.
Sementara pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, sudah menegaskan jika dalam sistem distribusi terbuka, konsumen yang tidak berhak mendapat LPG subsidi bisa membeli LPG 3 kg bersubsidi tanpa ada sanksi.
Alhasil, LPG 3 kg pun menjadi rebutan, sehingga menyulut kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga. Dalam hal ini, masyarakat miskin yang terkena dampaknya.
“Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi terbuka menjadi sistem distribusi tertutup agar LPG bersubsidi diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin yang berhak memperoleh subsidi,” ujar Fahmy.
Wahid Ma’ruf
