Duo Sandi-Etho Ngetop di PPP

Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) menjadi anggota kabinet yang ngetop di PPP. Pengakuan ini disampaikan Waketum PPP Arsul Sani yang menilai dukungan akar rumput kepada dua menteri tersebut cukup tinggi sehingga muncul aspirasi untuk mengusulkan keduanya menjadi capres atau cawapres.

Arsul menyebutkan, tingginya dukungan terhadap kedua menteri yang bukan kader PPP wajar-wajar saja. PPP juga mengapresiasi kedua figur yang memiliki latar belakang pengusaha tidak berjarak dengan PPP.

“Nah memang kedua menteri ini ya, di internal PPP lagi ngetop memang, begitu lho. Ada growing support, dukungan-dukungan yang meningkat, dan karena itu memang hak para kader,  jajaran para pengurus di bawah, ya tidak bisa kita larang,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Arsul tidak mau menanggapi banyak terkait status Sandi yang digadang-gadang bakal jadi kader PPP. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Sandi. Namun dia mengingatkan hubungan Sandiaga dengan Prabowo Subianto dan Gerindra baik-baik saja.

“Pak Sandi juga menjelaskan kepada kami di PPP, meyakinkan juga bahwa Insya Allah hubungan beliau dengan Prabowo tetap baik. Bahkan dengan teman-teman Gerindra tetap baik. Kan biasa kalau di partai politik ada yang mempersoalkan segala macam, kan biasa saja. Kadang-kadamg di PPP kita juga begitu,” tuturnya.

Dia menegaskan pula PPP membuka pintu apabila Sandi mau bergabung. Namun untuk memastikannya, dia meminta Sandi yang menyatakan secara terbuka apakah bersedia pindah partai atau bertahan di Gerindra.

Arsul menekankan bahwa tingginya aspirasi kader terhadap sejumlah tokoh seperti Sandi maupun Etho merupakan hal yang lumrah. Pasalnya PPP memberi kesempatan kepada pengurus di daerah mengusulkan siapa kandidat yang layak diusung pada Pilpres 2024.

Selain Sandi dan Etho, sejumlah nama seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga muncul. Namun lagi-lagi dia mengingatkan, nama-nama yang masuk nantinya bakal diakomodasi untuk dibahas dalam internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Kenapa? Ya karena PPP tahu diri, ini kecil, tidak boleh juga maksa. Jadi kita mencoba juga mengakomodasi sejumlah nama yang kira-kira kalau itu dibawa ke koalisinya, misalnya KIB itu bisa diterima sebagai kesepakatan atau keputusan bersama,” kata Arsul.