Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) meminta pengawasan terhadap tahapan logistik Pemilu ditingkatkan. Pasalnya dalam tahapan tersebut rawan terjadi pelanggaran Pemilu 2024.
Pelanggaran tersebut yaitu, soal pelipatan dan sortir surat suara. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan surat suara tak tertukar antar daerah pemilihan.
“Dari dulu itu pasti ada yang tertukar. Ini masalah Klasik. KPU harus kerja benar agar tak tertukar dan Bawaslu harus mengawasi agar tak ada kesalahan,” kata Anggota Bawaslu Jateng, Gugus Risdaryanto saat memberikan pengarahan kepada para pengawas pemilu (panwaslu), dalam acara yang digelar Bawaslu Kota Semarang, di Hotel Dafam Semarang seperti dikutip Inilahjateng, Kamis (14/12/2023).
Kedua, kerawanan kekurangan atau kelebihan surat suara dalam proses pembundelan. “Misal KPU di target satu bundel 25 surat suara, kadang lebih atau kurang. Bawaslu harus memastikan ketika proses sortir tak ada kekurangan atau kelebihan. Bawaslu juga harus hadir dalam pelipatan,” tegasnya.
Ketiga, lolosnya surat suara yang rusak dalam proses sortir. Ia tak memungkiri dalam pemilu terdahulu, ada surat suara rusak namun lolos sortir. Peran Bawaslu lagi-lagi penting mendampingi KPU agar jeli tak ada surat suara rusak malah lolos.
“Ada juga problem soal setting dokumen. Misal tinta ketlingsut atau surat suara endak masuk. Itu penting diawasi karena logistik di TPS. Pengawas juga harus fokus pada pendistribusian logistik. Sekarang kan musim hujan, jangan sampai logistik kehujanan,” pungkas dia.
Gugus juga menekankan soal pengamanan saat berada di kecamatan hingga distribusi ke tempat pemungutan suara (TPS) perlu menjadi perhatian. Harus ada jaminan keamanan agar proses demokrasi tak dicurangi.
Anggota Bawaslu Kota Semarang Dwijaya Samudra Suryawan menekankan kepada para pengawas bahwa pengawasan logistik sangat penting. Sebab, logistik bagian dari penunjang proses demokrasi.
“Kalau logistik kurang sempurna seperti surat suara kurang atau rusak, lalu kotak suara rusak itu jadi kerawanan,” ujar Jaya.
Dia meminta para pengawas bekerja ekstra mengawasi tahapan logistik, sebab ini bagian yang penting dan strategis. Logistik, kata dia, harus tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis dan tepat tujuan.
“Dalam aturan undang undang, surat suara cadangan jumlahnya hanya boleh dua persen dari total keseluruhan. Itu harus dipatuhi untuk meminimalisir kecurangan,” tegasnya.
Dia meminta para pengawas berkoordinasi dengan kecamatan, TNI Polri dalam pengawasan logistik.
