Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa politik uang adalah ancaman nyata, yang selalu hadir di setiap gelaran pesta demokrasi. Hal ini perlu diwaspadai oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Jokowi tidak asal bicara, sebab dirinya sendiri sudah sangat berpengalaman dalam mengikuti kontestasi pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Saya pernah ikut Pilkada, Pilwakot dua kali, Pilgub dua ronde, Pilpres dua kali. Jadi kalau yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya. Ada! Itu tugas Bawaslu,” tegas Jokowi dalam gelaran konsolidasi nasional (Konsolnas) Bawaslu yang berlangsung di Hotel Bidakara, Menteng Dalam, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Meski paham itu adalah bagian dari fungsi pengawasan Bawaslu, namun mantan Wali Kota Solo itu menilai, akan sulit jika tugas seberat itu dibebankan sepenuhnya kepada Bawaslu.
Karenanya Bawaslu harus bisa mendekati masyarakat untuk mau bekerja sama mengatasi permasalahan klasik ini. Dengan keterlibatan masyarakat, tutur Jokowi, akan memudahkan mata Bawaslu dalam mengawasi gerak-gerik para pemain politik uang.
“Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik tersebut. Ini hati-hati banyak kejadian ini. Politik uang menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang. Bilang tidak ada, saya setiap hari di lapangan,” lanjut Jokowi.
Disamping itu, Jokowi juga berpesan agar Bawaslu memperketat aturan terhadap praktik lancung tersebut. Terlebih sanksi yang diterapkan juga masih sedikit.
“Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia,” imbuh Jokowi.
