Tahun depan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan tentang tingginya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Khususnya untuk tiga sektor industri ini, diprediksi banyak yang gulung tikar. Apa saja?
Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, badai PHK di akhir tahun ini, berpeluang untuk berlanjut di tahun depan. Turunnya permintaan dunia, membuat banyak industri di tanah air, terjepit. Pilihannya hanya dua. Mengurangi operasional perusahaan atau tutup alias gulung tikar. “Pasti akan melakukan PHK besar-besaran pada 2023. Bukan lagi barang kali,” tegas Shinta di Jakarta, dikutip Sabtu (24/12/2022).
Selanjutnya dia menyebut 3 sektor usaha yang nasibnya kini sudah di ujung tanduk. Yakni, industri tekstil, alas kaki, dan furniture. Ketiganya merupakan industri padat karya yang berorientasi ekspor.
Shinta mengatakan, ketiga industri tersebut, mulai melakukan PHK pada tahun ini. Pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK terhadap 919.071 pekerja. Mereka diketahui telah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari Januari hingga 1 November 2022. “Namun, tahun depan bakalan lebih tinggi lagi. Pasalnya permintaan sejumlah barang ekspor semakin turun,” ungkap Shinta.
Berdasarkan catatan Apindo, industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT dan Alas Kaki dihadapkan pada penurunan permintaan pasar global sejak awal semester II-2022. Permintaan tersebut khususnya yang berasal dari negara-negara maju. “Di industri TPT dan alas kaki terjadi penurunan order 30 – 50 % untuk pengiriman akhir 2022 sampai kuartal pertama 2023,” ujarnya.
Dengan demikian, kondisi tersebut memaksa perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk mengurangi produksi secara signifikan dan berujung pada pengurangan jam kerja hingga PHK.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, selama periode Januari-September 2022 ada sekitar 10 ribu orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
Selama periode tersebut pemecatan paling banyak terjadi di Banten, dengan jumlah korban PHK 3,7 ribu orang. Di urutan selanjutnya ada DKI Jakarta (1,65 ribu pekerja), Jawa Timur (1,25 ribu pekerja), Kalimantan Selatan (943 pekerja), dan Kepulauan Riau (720 pekerja).
