Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menegaskan pemilihan umum (pemilu) bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebelumnya, tetapi melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia.
Anies menjelaskan sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
“Alhamdulillah perjalanan kita sudah panjang dan tadi sudah digarisbawahi, bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara, bernama negara Republik Indonesia. Tahunnya 1945, sejak tahun 1945 sebagai negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan, janji kemerdekaan,” ujar Anies saat menghadiri acara halalbihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di GOR Pajajaran, Minggu, (11/6/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia.
“Jadi kemerdekaan kita, sebagai negara, dalam perjalanannya setiap lima tahun sekali, mengevaluasi rute perjalanan,” kata Anies menekankan.
Menurut Anies, setiap lima tahun sekali, seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, ada titik berangkat dan titik ujung setiap jalan 2 kilometer berhenti untuk melihat kompas, memastikan masih di jalan yang sesuai dengan tujuan.
“Kalau kurang geser sedikit, ambil rutenya kemudian diluruskan. Jadi kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempangkan jalan menuju tujuan republik ini. Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok lima atau sepuluh tahun terakhir,” terang Anies.
“Tujuannya adalah kita setiap lima tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam lima tahun ke depan,” tambah Anies.
Anies mencontohkan pengembaraan, jadi sekarang sedang kader PKS usahakan bersama-sama, adalah yang sudah menjadi nama partai itu. Ia berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekadar dibacakan dalam upacara-upacara tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah.
Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan, belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan.
“Jadi artinya di semua aspek. Di semua aspek perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan, perubahannya soal memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat,” jelas Anies.
“Maka kita berharap dengan cara seperti itu, ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan dan perubahan, karena tidak mungkin hanya berlanjut saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tapi unsur keadilan,” lanjut Anies.
Basuki Rahmat N.
