Batas waktu kian mepet bagi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menyiapkan sarana dan prasarana dasar sebelum memindahkan pegawai pemerintahan dari Jakarta. Tetapi terbentur anggaran untuk menyiapkan banyak fasilitas.
Padahal rencananya, bulan Agustus 2024 sebagian pegawai pemerintah dan pejabat negara harus sudah berada di IKN. Namun untuk membangun lima tower tempat tinggal ASN anggarannya masih seret.
Di harapan Badan Anggaran DPR pun, kesempatan pengajuan anggaran sudah tertutup. DPR hanya mengusulkan anggaran BO IKN sebesar Rp2,1 triliun.
Sementara dari perhitungan badan otoritas, masih kekurangan anggaran Rp 1 triliun. Karenanya, badan yang dipimpin Bambang Susantono membutuhkan anggaran hingga Rp3,1 triliun. Lantas bagaimana dengan kekurangannya?
“Kami belum ada alokasi untuk pembangunan tower rusun untuk pegawai kami sendiri, Bapak Pimpinan. Jadi kami masih belum ada alokasinya di situ,” pinta Bambang dalam rapat Banggar DPR RI dengan OIKN di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Senin (18/9/2023).
Menanggapi permintaan itu, beberapa anggota Banggar DPR keberatankarena permintaan tambahan itu dilakukan di akhir-akhir pembahasan anggaran 2024 untuk IKN. Pada akhirnya, Banggar hanya menyetujui anggaran untuk IKN di 2024 sebesar Rp 434 miliar. Ini sesuai dengan permintaan awal ke DPR.
Dalam paparannya, Otorita IKN memaparkan rincian kebutuhan tambahan biaya tersebut. Sekretariat Otorita IKN misalnya membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 182,8 miliar. Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta dana tambahan paling besar yakni Rp 2,1 triliun.
Sementara Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 466 miliar, dan Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 387 miliar.
Menurut Bambang, IKN perlu dana untuk membangun rumah susun untuk para pegawainya. Jadi pihaknya membutuhkan dana untuk membangun 5 menara rusun diperkirakan mencapai Rp 893 miliar. “Kami belum ada pembangunan tower untuk pegawai kami sendiri,” jelas dia.
Selain untuk membangun rusun, dana Rp 2,1 triliun di Kedeputian Sarana dan Prasarana juga diminta untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur Rp 27,2 miliar, biaya operasional pemeliharaan gedung di kawasan IKN Rp 409,7 miliar, penyediaan dan pengelolaan angkutan umum Rp 500 miliar.
Belum lagi anggaran sarana pemadam kebakaran Rp 265,5 miliar; dan kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebanyak Rp 16,2 miliar.
Padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sebanyak 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan turut serta dalam gelombang pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024.
Anas memastikan pemindahan itu disesuaikan dengan jumlah ketersediaan rumah susun yang telah dibangun pemerintah. Untuk boyongn gelombang pertama ini akan diikuti oleh gelombang selanjutnya, yang terdiri PNS dan TNI/Polri dengan total mencapai 16.990 orang.
