Sejak awal, banyak kalangan ekonom yang meragukan bahwa mega proyek IKN Nusantara senilai Rp466 triliun mudah mendapatkan investor. Kini, masalah ini diulas sejumlah analis di media asing. Kesimpulannya sama. Berat.
Dikutip dari meadia asal Amerika Serikat, CNBC International pada Minggu (27/8/2023), menuliskan tidak mudah mewujudkan proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Termasuk memindahkan 1,9 juta aparatur sipil negara (ASN) dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Peneliti Sosial Budaya dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Melinda Martinus, misalnya, menarik ASN ke IKN Nusantara, bukan perkara mudah.
Karena lingkungannya masih baru alias belum jelas, para ASN tentunya akan melihat kesiapan daerah tersebut. Jadi, bukan sekedar infrastruktur fisik, namun juga sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan pribadi maupun keluarganya.
“Pertama-tama, mereka akan melihat infrastrukturnya. Mulai dari sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Bisa saja mereka tidak tertarik untuk pindah ke sana,” kata Yusof.
Masalah krusial kedua dari IKN Nusantara, lanjut Yusok, terkait pendanaan atau inevstasi. Diketahui, pembangunan IKN Nusantara diperkirakan perlu dana US$35 miliar. Atau setara Rp525 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000/US$.
Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menginvestasikan 20 persen dari total dana yang dibutuhkan. Atau sekitar Rp105 triliun. Sisanya yang Rp420 triliun diharapkan berasal dari investasi atau investor.
“Namun besar keraguan (investor) untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Faktor ini, memperbesar potensi kegagalan proyek tersebut memperoleh kemajuan,” kata sejumlah analis.
Ekonom dari Maybank Investment, Ju Ye Lee mengatakan, belum ada langkah konkret dari pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar, demi terwujudnya IKN Nusantara.
“Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80 persen investasi asing kecuali pemerintah (Indonesia) bisa memberikan bukti kelayakan IKN Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut, akan terus berlanjut. Bahkan jika pemerintahan baru mulai menjabat tahun depan,” paparnya.
“Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8 persen dari PDB, namun turun menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun lalu,” menurut laporan Maybank.
Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan, investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN.
Pasalnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. “Investor itu seperti domba, mereka suka pergi ke manapun orang lain pergi,” kata Lanvin.
“Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya, harus menaruh uangnya (investasi),” tambah Lanvin.
Iwan Purwantono
