Prabowo perlu memperluas koalisinya dengan menariknya di kabinet untuk memastikan oposisi yang minimal. Namun risikonya jika ini terjadi adalah dapat menyebabkan kabinet baru menjadi sulit melakukan kesinambungan.
Hasil hitung cepat menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan bisa terhindar dari pertarungan putaran kedua dalam pemilihan presiden. Namun partai-partai koalisi mereka tidak meraih suara mayoritas dalam pemilu legislatif.
Ini berarti bahwa manuver politik lebih lanjut diperkirakan akan terjadi. Prabowo perlu memperluas koalisinya dengan mengajaknya bergabung di kabinet untuk memastikan oposisi yang minimal. Namun risikonya jika ini terjadi adalah dapat menyebabkan kabinet baru menjadi sulit melakukan kesinambungan.
Andree Surianta, Peneliti Madya di Pusat Studi Kebijakan Indonesia di Australian National University mengungkapkan, Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan gaya koalisi besar dan program infrastruktur yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga menjanjikan peningkatan belanja pertahanan dan bantuan sosial.
“Koalisi besar biasanya berarti menawarkan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan partai,” kata Andree dalam komentarnya yang pertama kali muncul di blog Lowy Institute, The Interpreter.
Namun penerima gelar PhD Australia Awards di Crawford School of Public Policy, Australian National University itu mengingatkan strategi pendapatan negara masih belum jelas, sehingga pendanaan program-program ini kemungkinan besar memerlukan lebih banyak utang.
Potensi pelonggaran disiplin utang pemerintah memicu kekhawatiran investor, mengingat Indonesia selama ini telah dipuji atas pengelolaan fiskal yang bijaksana di bawah kepemimpinan menteri keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati. Ketidakhadiran Sri Mulyani pada kabinet mendatang diperkirakan akan semakin memperparah kekhawatiran ini dan memunculkan tantangan besar pertama bagi upaya Prabowo dalam kepemimpinannya.
Pada hari-hari terakhir masa kampanye, banyak spekulasi bermunculan mengenai kemungkinan pengunduran diri para menteri karena ketidakpuasan mereka terhadap sikap keberpihakan Jokowi terhadap putranya dan Prabowo. Sri Mulyani termasuk di antara mereka yang dikabarkan berpotensi hengkang, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ketiga menteri non-partisan yang telah lama menjabat ini dihormati oleh masyarakat dan berhasil lolos dari perombakan kabinet berulang kali di bawah kepemimpinan Jokowi.
Sri Mulyani menjabat di bawah dua presiden dan memenangkan penghargaan internasional karena berhasil membawa Indonesia melewati berbagai krisis ekonomi. Basuki Hadimuljono telah hadir sejak masa jabatan pertama Jokowi dan merupakan tokoh kunci dalam penyediaan infrastruktur, terutama upaya besar-besaran membangun ibu kota negara yang baru. Retno Marsudi juga terbukti menjadi diplomat terampil yang mampu mencegah KTT G20 yang kacau di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa.
Ternodai Saat Kampanye Memanas
Namun tanpa disadari, Prabowo telah menjauhkan Sri Mulyani dan Retno Marsudi semasa menjabat Menteri Pertahanan. Pernyataannya mengenai perang Rusia-Ukraina dalam pidatonya di Dialog Shangri-La 2023 menuai kemarahan internasional sehingga parlemen menuntut penjelasan dari Retno Marsudi.
Belakangan, ketika ditanya tentang buruknya kinerja Departemen Pertahanan dalam debat yang disiarkan televisi, Prabowo menyalahkan Sri Mulyani karena menolak banyak proposal belanja pertahanan. “Meskipun pernyataan itu terungkap saat kampanye sedang panas-panasnya, namun jelas mengurangi peluang kedua menteri tersebut untuk memberikan dukungannya kepada Prabowo,” ujar Andree.
Rumor potensi pengunduran diri Sri Mulyani sempat memicu aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah Indonesia oleh investor asing. Menurunnya minat investasi menjadi pertanda buruk bagi proyek IKN, yang, meski tanpa kontroversi, masih kesulitan menarik minat swasta. Sementara kemungkinan ketidakhadiran Basuki Hadimuljono di kabinet nanti justru semakin meragukan keberlangsungan proyek tersebut.
Kegelisahan sudah agak mereda dan semua menteri sejauh ini masih bertahan. Namun ada asumsi umum bahwa hal tersebut tidak akan berlanjut setelah Oktober 2024 ketika masa jabatan Jokowi berakhir. Prabowo harus memilih menteri pengganti dengan sangat hati-hati untuk meredakan kekhawatiran investor internasional dan menyampaikan pesan kesinambungan.
Kesinambungan kebijakan luar negeri sangat penting untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih kuat. Jokowi selama ini memberi Retno Marsudi relatif kebebasan dalam membangun keterlibatan diplomatik Indonesia. Keterlibatan aktif Indonesia di berbagai forum internasional dalam satu dekade terakhir lebih merupakan cerminan dari semangat menteri luar negerinya dibandingkan ambisi presidennya.
Gaya Diplomatik Prabowo
Andree juga menambahkan, Prabowo menunjukkan ambisi yang lebih besar dalam bidang hubungan luar negeri. Hanya saja kecenderungan untuk menggabungkan kebijakan luar negeri dengan kebijakan pertahanan mungkin berarti pendekatan “lebih sedikit bicara, dan lebih banyak tindakan”.
Prabowo berulang kali mengenakan topi menteri pertahanan ketika ditanyai tentang kebijakan luar negeri selama debat para kandidat. Sementara lawan-lawannya berbicara tentang diplomasi budaya, memanfaatkan jaringan diplomatik, atau merevitalisasi ASEAN, Prabowo menekankan perlunya mendapatkan rasa hormat dengan memiliki militer yang kuat. Baginya, persoalan Laut Cina Selatan adalah soal peningkatan kemampuan militer. “Gaya diplomasi Prabowo mengandalkan hard power, bukan soft power.”
Meskipun ia mungkin mencoba mengganti citranya yang kuat dengan seorang kakek yang ramah untuk menarik pemilih, retorika kerasnya terhadap pengaruh asing terus berlanjut. Bersikap keras terhadap pihak luar mencerminkan citra patriotiknya, sehingga diprediksikan akan menonjolkan pendekatan berbasis kekuasaan dalam hubungan internasional.
Menteri luar negeri yang baru mungkin diberi tugas untuk menampilkan citra Indonesia yang kuat, siap mempertahankan kedaulatannya, dan bukan sebagai pemain tim yang akan mematuhi serangkaian aturan. Setiap keterlibatan bilateral dan multilateral akan dievaluasi berdasarkan manfaat domestiknya dibandingkan dengan daya tarik internasionalnya. “Menjadi warga global yang bertanggung jawab tidaklah sepenting menjadi negara yang kuat,” timpal Andree.
Prabowo telah membuktikan dirinya sebagai operator politik yang cerdas dengan berhasil mewujudkan transformasi dan kesinambungan. Namun demikian, upayanya untuk mencapai kesinambungan akan bergantung pada pilihan kabinetnya. Seperti pendahulunya, ia kemungkinan akan menggunakan jabatan menteri untuk menarik partai oposisi agar berpindah pihak.
Namun keluarnya menteri-menteri berpengalaman mungkin akan mempersulit realisasi ambisi pendahulunya dan dirinya sendiri. Kebijakan luar negeri kemungkinan besar akan tunduk pada kebijakan pertahanan jika tidak ada diplomat yang kuat. Setelah berhasil merebut hati pemilih di Indonesia, kini Prabowo harus berupaya keras meraih kepercayaan dunia internasional.
