News

PKS Sepakat Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Asalkan..

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kegiatan buka puasa bersama saat bulan Ramadan.

Menurut anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera hal itu merupakan sebuah hal bersifat simpatik. Namun, larangan itu sepatutnya diikuti upaya meningkatkan perhatian kepada fakir miskin.

“Larangan buka puasa bersama simpatik, tapi jauh lebih baik kalau makanan dan uangnya disalurkan bagi fakir miskin, karena bulan Ramadan (merupakan) bulan memberi,” kata Mardani kepada Inilah.com, Kamis (23/3/2023).

Dia turut mengharapkan arahan Presiden Jokowi melarang para pejabat negara untuk buka puasa bersama juga diterapkan dalam lingkup lebih kecil seperti acara pribadi maupun keluarga.

“Ini mestinya diterapkan juga saat buat acara keluarga atau acara pribadi. Karena keteladanan itu pada semua sisi,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

“Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis hari ini.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Terdapat tiga poin dalam arahan tersebut, pertama mengenai masa transisi pandemi COVID-19.Kedua, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan. Terakhir atau ketiga,arahan bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menindaklanjutinya kepada gubernur, bupati, dan wali kota.

“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” demikian tertulis dalam surat itu.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button