Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang digelar di Jakarta telah resmi dibuka. Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani mengajak parlemen anggota AIPA untuk lebih solid dengan mencari persamaan di antara negara-negara ASEAN, dan berupaya memperkecil perbedaan.
Sidang Umum AIPA ke-44 dimulai sejak Sabtu (5/8/2023), dan secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (7/8/2023). Jokowi hadir didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Rombongan Presiden disambut oleh Puan bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus. Opening Ceremony sidang umum forum parlemen negara-negara ASEAN itu juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh negara, di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Pembukaan Sidang Umum AIPA ke-44 dimeriahkan oleh pertunjukan seni dan budaya, termasuk tari-tarian tradisional. Event bergengsi di ASEAN ini dibuka dengan ditandai pemencetan tombol oleh Presiden Jokowi, Puan, dan Sekjen AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman.
Sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema ‘Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous’ dalam Sidang Umum AIPA ke-44. Total delegasi yang hadir ada sebanyak 605 orang terdiri dari Ketua dan Anggota Delegasi Anggota AIPA minus Myanmar, Sekretaris Jenderal AIPA, 18 negara observer dan tamu, serta 10 organisasi internasional.
“Kerja sama antarnegara merupakan kunci dalam menyelesaikan tantangan global. Dalam hal ini, AIPA dapat berkontribusi menyelesaikan berbagai tantangan tersebut,” kata Puan.
Sidang Umum AIPA merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA. DPR RI menjadi tuan rumah menyusul presidensi DPR RI sebagai Ketua AIPA tahun 2023, yang sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Puan pun menekankan pentingnya peran Parlemen dalam menghadapi berbagai krisis multi-dimensi.
“Parlemen diharapkan untuk berkontribusi menyelesaikan berbagai permasalahan regional. Sehingga permasalahan di Asia Tenggara dapat diselesaikan oleh negara-negara di kawasan ini. Kita perlu mempertahankan ASEAN Centrality,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Sebagai representasi rakyat, Puan mengingatkan parlemen anggota AIPA untuk lebih berorientasi pada aspirasi dan pemenuhan hajat hidup rakyat di kawasan. Seperti dalam pelibatan parlemen dalam berbagai isu internasional menjadi penting, karena berdampak langsung bagi rakyat yang merupakan pemilih anggota parlemen.
“Aspirasi rakyat adalah tentang pemenuhan hidup yang aman, tentram, sejahtera, sehat, berkeadaban, dan bersahabat. Hal itu menjadi komitmen AIPA, dalam ikut menciptakan perdamaian dan kesejahtetaan di Asia Tenggara,” terang Puan.
“AIPA harus dapat menemukan titik temu komitmen bersama, di tengah perbedaan antar negara AIPA,” lanjutnya.
Puan menambahkan, dinamika perkembangan geopolitik di masa depan akan semakin kompleks dan menimbulkan berbagai keadaan normal baru (new normal). Untuk menghadapi hal ini, ia mengajak negara-negara ASEAN untuk lebih solid.
“Untuk mencari persamaan di antara negara-negara ASEAN, dan berupaya memperkecil perbedaan. Marilah kita bekerja bersama menjaga Asia Tenggara yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang tenteram, maju, dan sejahtera. ASEAN kuat, karena bersatu. ASEAN bersatu, karena kuat. One ASEAN family, together we are one,” jelas Puan.
Dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 ini akan dibahas sejumlah isu strategis bersama Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi, Komisi Perempuan, serta Komisi Pemuda.
Sejumlah isu yang dibahas seperti penyelesaian situasi di Myanmar, di mana AIPA mendorong implementasi 5 konsesus ASEAN. Lalu bagaimana menurunkan ketegangan (geopolitical tension) akibat persaingan antara kekuatan besar di Asia Tenggara, serta pelibatan lebih besar pemuda-pemudi pada dunia politik, termasuk Parlemen.
“Di tengah berbagai masalah di masing-masing negara, kita tetap perlu menjaga komitmen bahwa kebersamaan ASEAN akan saling membantu dan memperkuat. Bersama, ASEAN akan menjadi lebih kuat,” ucap Puan.
Sidang Umum AIPA juga turut menghadirkan agenda bersama parlemen negara-negara observer. Puan berharap, dialog antara anggota AIPA dengan negara observer dapat menjembatani dan membangun hubungan yang potensial dalam mengembangkan preventive diplomacy.
“Dialog antara parlemen negara AIPA dengan negara observer diharapkan menjembatani perbedaan dan membangun prediktabilitas hubungan antara kekuatan besar di Kawasan,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Sidang Umum AIPA ke-44 nantinya akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang mendukung tema dan sinergi antara pemerintah dan parlemen negara-negara ASEAN. Di akhir rangkaian sidang, Puan menuturkan AIPA akan menyetujui Komunike Bersama (Joint Communique) yang memuat komitmen kuat parlemen untuk menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan global.
“Diplomasi parlemen, dapat meningkatkan saling pengertian dan membangun kepercayaan (trust building) antar negara di Asia Tenggara. Indonesia melalui DPR RI sendiri, dalam 2 tahun ini telah menjadi salah satu pusat diplomasi parlemen global dan regional,” sebut Puan.
Sejalan dengan pernyataan Puan, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa parlemen memiliki peran krusial dalam memperjuangkan aspirasi rakyat ke dalam setiap keputusan yang dilakukan pemerintah.
“Parlemen adalah cermin keterwakilan suara rakyat. Pembukaan piagam ASEAN dibuka dengan kata We The Peoples, artinya aspirasi rakyat ASEAN harus dikedepankan, aspirasi rakyat ASEAN harus diperjuangkan,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Sementara itu, Sekjen AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman memastikan pihaknya mendukung penuh penyelenggaraan Sidang Umum AIPA Ke-44 yang menurutnya mampu membawa berbagai isu untuk diselesaikan secara bersama.
“AIPA telah mengadopsi 961 resolusi mulai dari isu politik, ekonomi, sosial, perempuan, dan organisasi. Resolusi-resolusi merupakan bukti anggota parlemen AIPA dapat memenuhi penguatan hukum parlemen dalam konteks nasional,” ungkap Siti.
“Anggota parlemen AIPA harus terus melayani aspirasi masyarakat di ASEAN, serta menjadi panduan hukum antar anggota untuk diadaptasi sebagai kebijakan atas isu-isu yang menjadi kesepakatan bersama,” tutur dia.
