Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Abdullah Mansyur meminta kepada TNI-Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya mengumbar janji akan jaga netralitas mereka di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024. Menurutnya, hal tersebut harus dapat dibuktikan implementasinya.
“Kami berharap agar kata netralitas itu bukan hanya manis didengar oleh kita saja, tapi betul-betul direalisasikan di tengah lapangan,” kata Abdullah dalam konferensi persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Abdullah mengatakan penerapan tersebut dapat dilakukan dengan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres. Karena indikasi tersebut, ketidaknetralan aparat penegak hukum justru semakin buruk.
“Kami berharap para penyelenggara negara seperti ASN betul-betul menjaga netralitas,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Togap Simangunsong mengingatkan soal netralitas Penjabat Kepala Daerah dan ASN dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, pelanggaran netralitas ASN dapat dilihat beberapa waktu lalu ketika terdapat pencopotan baliho di salah satu kota.
“Pertama, penjabat dan kepala daerah, dilarang melakukan pencopotan spanduk, baliho, bendera peserta pemilu baik DPR, DPRD, DPD, tanpa sepengetahuan pengurus partai politik,” kata Togap dalam paparannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Disamping itu, Togap juga menjelaskan bahwa ASN dilarang untuk melakukan foto bersama dengan peserta pemilu. Larangan tersebut juga termasuk beberapa foto dengan menggunakan pose yang menunjukan keberpihakan.
“Kemudian, (ASN) menjadi pembicara ataupun narasumber dalam pertemuan partai politik,” jelas Togap.
